Awas Hoaks Lowongan Pekerjaan Online!
Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut tidak benar. Selengkapnya
Yogyakarta, Kominfo – Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henri Subiakto mengharapkan anggota Badan Koordinasi Humas Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan mengawal program dana desa.
"Anggota Bakohumas dapat mensosialisasikan dan mengawal program dana desa ini supaya bisa bermanfaat dengan baik untuk kemakmuran masyarakat desa," jelasnya dalam Forum Tematik Bakohumas di Yogyakarta, Kamis (27/07/2017).
Dalam acara bertema "Mengawal Dana Desa" yang diselenggarakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu, Henri Subiakto menyebut agenda pemerataan pembangunan menjadi perhatian pemerintah melalui program dana desa. "Sebaran penduduk Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, Sumatera dan sebagian kecil di Sulawesi. Kepadatan penduduk yang terpusat di Pulau Jawa menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah sehingga perlu dilakukan upaya pemerataan", katanya.
SAM Bidang Hukum Henri menyebutkan desa memiliki banyak potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Melimpahnya kekayaan dan potensi desa seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi desa.
"Adanya kegiatan produktifitas ekonomi desa akan membuka peluang untuk perputaran ekonomi di desa, dan membuka lapangan kerja di desa, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan tingkat urbanisasi di kota. Untuk mencapai hal tersebut, kemampuan masyarakat desa perlu ditingkatkan," tambah Henri.
Oleh karena itu, Henri Subiakto berharap agar program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi desa bisa berjalan dengan baik. "Mudah-mudahan dengan acara ini Dana Desa bisa bermanfaat dan bergulir dengan benar, supaya bisa bermanfaat untuk kemajuan desa," pungkasnya.
Acara Forum Tematik Bakohumas ini dihadiri sekitar 120 orang peserta, yang terdiri dari Humas Kementerian dan Lembaga pusat dan daerah. (stm/srj)
Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut tidak benar. Selengkapnya
Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta ternyata informasi bantuan dana Rp125 juta untuk peserta BP Selengkapnya
STIN menegaskan mereka hanya melaksanakan hak konstitusional dan menggunakan hak pilihnya, bukan melakukan operasi intelijen seperti yang di Selengkapnya
Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta, klaim dalam unggahan video tersebut tidak benar. Selengkapnya