FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
11 10-2017

1253

Konsultasi Publik RPM Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK

SIARAN PERS NO. 188/HM/KOMINFO/10/2017
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS

No. 188/HM/KOMINFO/10/2017
Tentang
Konsultasi Publik RPM tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK

 

Kementerian Kominfo akan melakukan proses konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK. Tanggapan dan masukan publik dapat disampaikan melalui email hend018@kominfo.go.id dan guma001@kominfo.go.id selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2017.

 

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan antara lain:

  1. Pasal 214 ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyebutkan bahwa Akreditasi Pelatihan Teknis dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN”.
  2. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 489/K1.PDP.10.4 Tahun 2015 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang TIK.

 

Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertujuan untuk memberikan penjaminan mutu dan kelayakan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Lembaga Pelatihan di instansi pemerintah pusat dan daerah.

 

Terselenggaranya Pelatihan Teknis Bidang TIK yang berkualitas dan terstandarisasi, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi teknis dan kapabilitas ASN dalam mengakselerasi penerapan e-government sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang efektif dan efisien.

 

RPM tersebut di atas berisi tentang pengaturan tata cara, persyaratan, dan penilaian  Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo melalui Balitbang SDM, kepada seluruh Lembaga Pelatihan Pemerintah di pusat maupun daerah yang akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang TIK bagi ASN. Hal-hal pokok yang diatur antara lain sebagai berikut:

  1. Unsur Akreditasi Lembaga Pelatihan :
  1. Organisasi Lembaga Pelatihan Tenaga Pelatihan
  2. Program Pelatihan Dan Pengelolaan Program Pelatihan
  1. Pembobotan Dan Penilaian
  2. Tim Dan Prosedur Akreditasi
  3. Penetapan Dan Masa Berlaku Sertifikat Akreditasi
  4. Monitoring Dan Evaluasi
  5. Pengaduan Pelaksanaan Akreditasi
  6. Audit Akreditasi

 

Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK dilaksanakan melalui serangkaian penilaian oleh Tim Asesor Akreditasi yang ditetapkan oleh Balitbang SDM Kementerian Kominfo, terhadap Lembaga Pelatihan Pemerintah yang akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang TIK. Dalam proses penilaian tersebut, terdapat 2 unsur yang dinilai terhadap masing-masing lembaga, yaitu Unsur Organisasi Lembaga Pelatihan, serta Unsur Program Pelatihan dan Pengelolaan Program Pelatihan. RPM Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK ini terdiri dari 10 Bab, 30 pasal dan 4 lampiran.

 

Biro Humas

Kementerian Kominfo

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 128/HM/KOMINFO/6/2018 Tentang Menkominfo Apresiasi Penyelenggara TV Siaran dan Layanan Komunikasi Seluler

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara siaran televisi dan opetator seluler yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 127/HM/KOMINFO/6/2018 Tentang Menkominfo Ucapkan Selamat Idulfitri kepada Komunitas Komunikasi dan Informatika

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1439 H. "Mumpung lebaran, selamat Idulfitri kepada sia Selengkapnya

Siaran Pers No. 126/HM/KOMINFO/6/2018 Tentang Kementerian Kominfo dan Operator Pastikan Kesiapan Jaringan dan Layanan Telekomunikasi dalam Mendukung Mudik Lebaran Idul Fitri Tahun 2018

Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI)/Badan Regulasi Telekomunik Selengkapnya

Siaran Pers No. 125/HM/KOMINFO/06/2018 Tentang Masyarakat Penyiaran Dukung First Class Broadcasting Licensing

Sejumlah stakeholders bidang penyiaran menyatakan dukungan atas upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadikan pelayanan perizinan Selengkapnya