FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
18 02-2018

781

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyarakat dan Tekan Penyelundupan

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
Tanggal 18 Februari 2018
Tentang
Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyarakat dan Tekan Penyelundupan 

 

Jakarta, Kementerian Kominfo telah memberikan kemudahan bagaimana produk baru smartphone agar lekas hadir di tengah masyarakat, yaitu dengan kemudahan proses sertifikasi. Perusahaan manufaktur smarphone dalam negeri semakin cepat bisa hadirkan produk terbarunya ke masyarakat, begitu juga produk-produk yang didatangkan dari luar negeri yang telah memenuhi TKDN. Hal ini terjadi berkat komitmen Menteri Kominfo Rudiantara menghadirkan proses sertifikasi yang cepat dengan memberlakukan acuan test report yang dilakukan di laborarotium pengujian masing-masing atau oleh laboratorium yang telah terakreditasi. “Seharusnya orang tidak melakukan penyelundupan lagi. Sertifikasi telepon seluler yang sebelumnya bisa memakan waktu sampai 2 bulan sekarang hanya menjadi 2 hari dengan menggunakan test report dari laboratorium terakreditasi mana saja yang disertai sejenis letter of undertaking, “ tegas Rudiantara pada saat acara pemusnahan produk Ilegal pada Kantor Bea dan Cukai di Jakarta Timur pada Kamis (14/2).

Dalam berbagai kesempatan Rudiantara selalu menyampaikan kepada masyarakat akan programnya dalam melakukan percepatan pembangunan broadband yang memiliki keberpihakan, membangun sampai ke wilayah terdepan, terluar, tertinggal serta wilayah perbatasan. Hal ini karena keyakinan Rudiantara bahwa Jaringan telekomunikasi dengan akses Internet broadband yang semakin luas dan menyentuh seluruh wilayah manapun di Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan akan menjadi penyokong arus data dalam pergerakan ekonomi Indonesia di masa mendatang ketika Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar di dunia pada tahun 2030. Tentu tidak hanya sisi jaringan, akan tetepi dari sisi kehadiran produk juga harus dipercepat kehadirannya sehingga teknologi terkini semakin cepat hadir di tengah-tengah masyarakat yaitu dengan kecepatan proses pelayanan sertifikasi perangkat.

Demikian juga perangkat-perangkat yang hadir di Indonesia juga harus memiliki nilai tambah bagi Indonesia bukan saja dari sisi pengguna atau konsumen akan tetapi dari sisi penguatan Industri nasional baik manufakturnya, pengembangnnya maupun investasinya. Kecepatan sertifikasi perangkat akan memberikan dukungan bagi terbentuknya nilai tambah tersebut. 

Sebagai Informasi, pelayanan sertifikasi perangkat dapat dilakukan secara online

Melalui https://sertifikasi.postel.go.id/. Adapun dokumen yang perlu disiapkan untuk diungah pada pelayanan online tersebut, yaitu :

  1. Deklarasi Kesesuaian sesuai SNI ISO/IEC 17050 dengan format yang terlampir di Peraturan Menteri Kominfo No. 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet
  2. Test report perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh:
  • laboratorium  yang  diakui  oleh Cellular Telephone Industries Association (lihat: https://www.ctia.org/initiatives/certification/ctia-authorized-test-labs) atau Global Certification Forum;
  • Balai Uji; atau,
  • Laboratorium  uji  yang  belum  terakreditasi  namun telah lulus supervisi. Perlu diingat, laboratorium uji ini wajib mendapat akreditasi dan penetapan sebagai balai uji paling lama 2 tahun sejak lulus supervisi.

 3. Salinan Administrasi :

  • Identitas diri penandatanganan Deklarasi Kesesuaian;
  • Surat keterangan resmi dari lembaga surat keterangan   resmi   dari   lembaga   berwenang yang  memuat  daftar IMEI  untuk  perangkat GSM, atau MEID untuk perangkat CDMA atau   sejenisnya; dan/atau
  • Sertifikat   TKDN   dari   Kementerian   Perindustrian, untuk  perangkat  yang  berbasis  teknologi LTE

Jika persyaratan Deklarasi Kesesuaian dapat diverifikasi setelah pemohon mengajukannya pada situs web e-Sertifikasi, maka Surat Perintah Pembayaran (SP2) segera diterbitkan. Sertifikat Perangkat dikeluarkan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah pemohon membayar SP2. Dengan demikian, proses Sertifikasi dengan Evaluasi Dokumen melalui Deklarasi Kesesuaian hanya memakan waktu dua hari saja.

Bagi pemohon yang ingin melakukan konsultasi, mereka hanya perlu menemui petugas Loket Pelayanan Perizinan di lantai 11 Gedung Menara Merdeka, terletak persis belakang Gedung Sapta Pesona.

Menteri Kominfo Rudiantara menghimbau agar tidak ada lagi penyelundupan smartphone karena smartphone resmi cepat hadir di  masyarakat. Juga kepada semua kalangan agar tidak menghadirkan perangkat secara ilegal.

Sebagai informasi, saat ini jumlah merek telepon genggam dan tablet serta perangkat sejenis lainnya yang telah berunsur TKDN yang memenuhi syarat sejumlah 43 merek, di mana di antaranya adalah 11 merek nasional.  Sedangkan jumlah model perangkat baik telepon genggam, telepon pintar maupun tablet yang telah tersertifikasi dan memenuhi TKDN 30 % dari selama kurun tahun 2017 sampai dengan 14 Februari 2018 adalah sejumlah 294 model perangkat. 

BIRO HUMAS
KEMENTERIAN KOMINFO

Berita Terkait

Siaran Pers No. 315/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Jadikan Bonus Demografi Keunggulan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia memiliki keunggulan di berbegai sektor, salah satunya peningkatan pert Selengkapnya

Siaran Pers No. 314/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Kolaborasi Ekosistem Digital Untuk Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Daerah 3T

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Keuangan dan lima lembaga meluncurkan Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Selengkapnya

Siaran Pers No. 313/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi

Selengkapnya

Siaran Pers No. 312/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang Lima Isu Hoaks Viral Bulan November 2018

Berdasarkan hasil analisa Tim Anti Hoaks, Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, selama bulan November 2018 setidaknya terdapat 5 isu yang Selengkapnya