FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
24 09-2018

520

Peredaran Video Kerusuhan Suporter Sepak Bola

SIARAN PERS NO. 234/HM/KOMINFO/09/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 234/HM/KOMINFO/09/2018

Tanggal 24 September 2018

Tentang

Peredaran Video Kerusuhan Suporter Sepak Bola
 

Sehubungan dengan beredarnya video yang menampilkan suasana kerusuhan antara sekelompok Supporter Persib terhadap seorang Supporter Persija di sejumlah platform media sosial, dengan ini disampaikan bahwa:

  1. Sejak Senin 24 September 2018 pukul 14.00 WIB Kementerian Komunikasi dan Informatika RI cq Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah meminta seluruh platform media sosial (Youtube, IG, Twitter, Facebook) untuk men-take down video yang menampilkan konten dengan kategori sensitif tersebut.
  2. Kementerian Kominfo meminta platform medsos untuk segera bertindak cepat men-take down video tersebut dari platform mereka agar konten tersebut tidak makin tersebar luas di kalangan netizen Indonesia. 
  3. Biasanya, penyedia platform media sosial akan membutuhkan beberapa jam untuk mengeksekusi setiap permintaan take down konten dari Kementerian Kominfo. Jika konten yang diajukan tersebut juga melanggar ketentuan internal/komunitas platform, maka konten tersebut akan makin cepat di-take down. 
  4. Kementerian Kominfo mengimbau Netizen Indonesia untuk tidak menyebarluaskan kembali konten berupa video agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Jika sudah terlanjur menerima kiriman video tersebut, jangan lagi mem-forward kepada orang lain atau menyebarluaskan dengan cara apapun. 
  5. Dalam menjalankan peran sebagai regulator bidang TIK, khususnya berkaitan dengan penyebaran konten yang melanggar undang-undang, Kemkominfo selalu mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yg berbunyi: Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Pasal 40 ayat (2a) yg berbunyi: Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yg memiliki muatan yg dilarang. 

 

Demikian disampaikan. Terima kasih

 

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-350402
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo

Berita Terkait

Siaran Pers No. 44/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Perpanjangan Waktu Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Penetapan Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Kementerian Kominfo memperpanjang konsultasi publik atas RPM Kominfo tentang Tata Cara Penetapan Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Selengkapnya

Siaran Pers No. 43/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Penyelenggara Pos Yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Pertama dan Sanksi Teguran Melalui Website Pertama

Kementerian Kominfo mempublikasikan sanksi teguran tertulis pertama melalui website terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 42/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Kominfo Rebut Penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik

Kementerian Komunikasi dan Informatika meraih penghargaan sebagai Lembaga Pemerintah dengan Pengelolaan Anggaran Terbaik untuk Kategori Pagu Selengkapnya

Siaran Pers No. 41/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Bangun Talenta Robotik Sejak Dini, Bekal Hadapi Bonus Demografi 2030

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, tahun 2030 Indonesia akan berada di puncak bonus demografi. Sehingga anak bangsa y Selengkapnya