FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
16 10-2018

332

Konsultasi Publik RPM Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

SIARAN PERS NO. 281/HM/KOMINFO/10/2018
Kategori Siaran Pers

 

Siaran Pers No. 281/HM/KOMINFO/10/2018

Selasa, 16 Oktober 2018 

Tentang 

Konsultasi Publik RPM Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

 

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio harus memperhatikan pencegahan terjadinya saling mengganggu, efisiensi dan ekonomis, perkembangan teknologi, dan kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan serta dalam rangka rencana pengurangan 100 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio2.3 GHz.

 

Adapun hal-hal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini antara lain:

1.      Menggabungkan, mengubah, dan mencabut 4 (empat) Peraturan Menteri yaitu:

  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi.
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2012 tentang Prosedur Koordinasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi;
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz.

2.      Perencanaan penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz menggunakan moda time division duplexing (TDD) berbasis netral teknologi dengan pembagian:

  • rentang frekuensi radio 2300-2360 MHz untuk keperluan layanan jaringan bergerak seluler dengan cakupan layanan nasional;
  • rentang frekuensi radio 2360-2390 MHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) dengan cakupan layanan berbasis zona; dan
  • rentang frekuensi radio 2390-2400 MHz untuk keperluan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi.

3.      Ketentuan mengenai koordinasi penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz yang dibagi menjadi:

  • koordinasi penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan negara tetangga yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
  • koordinasi penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan jaringan bergerak seluler;
  • koordinasi penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband);
  • koordinasi penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz antar penggunaan untuk layanan jaringan bergerak seluler dengan penggunaan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband).

 

Masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri dimaksuddari tanggal 16 s.d. 21 Oktober 2018 melalui email muht005@kominfo.go.id, siti008@kominfo.go.id, kama001@kominfo.go.id, dan lign001@kominfo.go.id.

 

 

 

Ferdinandus Setu

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo

e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Telp/Fax : 021-3504024

Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo

website: www.kominfo.go.id

 

 

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 12/HM/KOMINFO/01/2019 Tentang Pembatasan Hak Akses Rekaman Telekomunikasi Wujud Pengakuan dan Perlindungan Hak Pribadi

Pemerintah menyatakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak pribadi. Selengkapnya

Siaran Pers No. 11/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Klarifikasi Atas Hoaks Permainan Elektronik Mengandung Kekerasan

Awal tahun ini beredar hoaks dalam bentuk infografis dengan memuat logo Kementerian Komunikasi dan Informatika. Infografis itu memuat inform Selengkapnya

Siaran Pers No. 10/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Dorong 8 Juta Petani Go Digital, Kominfo Wujudkan Visi Indonesia Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Pemerintah akan mendorong sebanyak delapan juta masyarakat Indonesia untuk Go Digit Selengkapnya

Siaran Pers No. 09/HM/KOMINFO/01/2019 tentang Kominfo Pantau Refund, Lebih 3 Ribu Pelanggan Terlayani

Berdasarkan pantauan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 7 Januari 2019 sudah 4.711 pelanggan layanan telekomunikasi PT Inte Selengkapnya