FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    29 01-2020

    1257

    Tiga Menteri jadi Utusan Presiden ke DPR Tindak Lanjuti Pembahasan RUU PDP

    Kategori Berita Kominfo | mth
    Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers tentang Update RUU PDP di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/01/2020). - (AYH)

    Jakarta, Kominfo – Tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju yakni, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menjadi perwakilan Presiden Joko Widodo dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama DPR RI.

    Penugasan tersebut berdasarkan Surat Presiden (Surpres) yang disampaikan kepada DPR RI pekan lalu, dalam rangka menindaklanjuti pembahasan RUU PDP.

    “Pemerintah dalam hal ini Presiden RI telah menyampaikan Surat Presiden kepada DPR dengan mengirim secara resmi RUU PDP ke DPR,” kata Menteri Kominfo Johnny dalam Konferensi Pers tentang Update RUU PDP di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/01/2020).

    Selain RUU PDP, pemerintah juga menyiapkan beberapa RUU penting lainnya untuk menjadi pembahasan bersama DPR RI, diantaranya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Pekerjaan dan Omnibus Law Pajak.

    “Surpres itu ditandatangani akhir minggu kemarin, dan menugaskan kepada Menteri Kominfo, Menteri Kumham dan Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah, mewakili Presiden dalam pembahsan bersama DPR,” tambahnya mengenai pengajuan RUU PDP.

    Bersamaan dengan RUU PDP, Pemerintah berharap proses politik dan pembahasan semua RUU di DPR bisa dilakukan secara bersama-sama.

    “Kapan ini diselesaikan? Jadi kami harapkan ada beberapa RUU yang penting, yang saat ini disiapkan dan menjadi inisiatif pemerintah yang akan dikirim ke DPR, kami harapkan nanti proses politik dan pembahasan di DPR bisa dilakukan secara simultan,” ujarnya

    Menurut Menkominfo, RUU PDP kemungkinan akan ditangani oleh Komisi I, sementara RUU Omnibus Law akan dilakukan oleh Badan Legislasi yang mempunyai kesempatan dan partisipasi lebih luas, hal itu karena berkaitan dengan banyaknya UU dan Pasal dalam RUU tersebut.

    “Keputusan mekanisme pembahasannya tentu itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan dilakukan melalui rapat paripurna DPR RI,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo Johnny didampingi Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Widodo Muktiyo. **

    Berita Terkait

    Menteri Johnny: PPKM Tak Hambat Pembangunan Infrastruktur TIK

    Selengkapnya

    Kunjungi Kepri, Menteri Johnny Inisiasi BTS 4G 3T dan Tinjau Lokasi Pembangunan PDN

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (22/04/2021). Di Kab Selengkapnya

    Dorong Penerapan Provinsi Pintar untuk Kolaborasi Atasi Permasalahan

    Guna mewujudkan smart city, Kementerian Kominfo mendorong pemerintah provinsi menerapkan provinsi pintar (smart province). Bentuk penerapan Selengkapnya

    Awas Hoaks! Demi Proyek Infrastruktur Nasional, Presiden Jokowi Lanjutkan 3 Periode

    Beredar unggahan yang membagikan postingan disertai gambar, menarasikan Presiden Jokowi akan melanjutkan masa jabatannya menjadi 3 periode d Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA