FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
12 05-2014

4928

PENANGANAN VIMEO.COM

SIARAN PERS NO. 30 /PIH/KOMINFO/5/2014
Kategori Siaran Pers

Merespon banyaknya pertanyaan masyarakat dan media terkait pemblokiran situs vimeo.com, dapat kami jelaskan  hal-hal sebagai berikut :

 

1. Akhir-akhir ini terdapat beberapa laporan dari masyarakat tentang situs bermuatan negative atau mengandung unsur pornografi. Mereka mengirimkan melalui email aduankonten@mail.kominfo.go.id yang salah satunya adalah situs   vimeo.com tersebut.

 

2.  Berdasarkan pemantauan kami, vimeo.com merupakan situs internet berbagi video dengan kualitas gambar yang lebih mumpuni dan berlokasi di New York City.

 

3.  Dari hasil verifikasi kami , ditemukan hal-hal sbb:

 

a.   Pada vimeo.com ditemukan kategori-kategori atau channel-channel yang didalamnya berisi video pornografi, antara lain:

§  “Art of Nakedness” berisi 6.195 video,

§  “Beautiful of Nakedness” berisi 1.186 video,

§  “Nudie Cutie” berisi 7.172 video,

§  dan lain sebagainya.

 

b.   Pada rules atau Terms of Services vimeo.com (https://vimeo.com/terms) point ke-7 tentang Content Restrictions, disebutkan bahwa vimeo melarang video pornografi ataun konten yang secara eksplisit menampilkan aktifitas seksual (sexually explicit content or pornography) namun memperbolehkan menampilkan pornografi yang berupa ketelanjangan yang bukan aktifitas seksual;

 

4.  Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi, pada Bab II tentang Larangan dan Pembatasan, di Pasal 4 disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 


a.      persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b.      kekerasan seksual;


c.      masturbasi atau onani;


d.      ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e.      alat kelamin; atau

f.        pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 


a.      menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b.      menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c.      mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d.      menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

 

5.  Selanjutnya pada Pasal 17, disebutkan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Sedangkan Pasal 18 menyebutkan : Pemerintah berwenang melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet

 

6.  Berdasarkan UU tsb, Konten video dalam channel-channel tertentu di dalam vimeo.com masuk ke dalam unsur Pornografi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e serta ayat (2) huruf a dan b. Selanjutnya sesuai dengan pasal 17 dan 18 UU Pornografi tsb, bahwa pemerintah berwenang melakukan pemutusan jaringan atau pemblokiran terhadap materi pornografi melalui internet.

 

7.  Dengan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka situs vimeo.com dimasukkan dalam daftar TRUST+Positif bersama 119 situs pornografi lainnya untuk updating pertanggal 9 Mei 2014 dan selanjutnya disampaikan ke Penyelenggara Jasa Akses Internet (ISP) guna dilakukan tindak lanjut penanganan.

 

8.  Guna melindungi pengguna internet di Indonesia, kami akan berkomunikasi dengan pihak pengelola vimeo.com untuk dapat melakukan penutupan muatan negatif pornografi di dalam vimeo.com sehingga  tidak dapat diakses dari Indonesia. Setelah terjadi komunikasi yang baik dengan pengelola vimeo.com maka akan dilakukan pengakhiran pemblokiran situs tsb.

 

9.  Dapat kami tambahkan bahwa secara intensif kominfo terus melakukan komunikasi dengan penyedia konten lainya apabila ditemukan konten negative khususnya pornografi.

 

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email: ismail.cawidu@kominfo.go.id Tel/Fax: 021.3504024).

Berita Terkait

Siaran Pers No. 301/HM/KOMINFO/11/2018 Tentang Gandeng Badan Usaha, Proyek Infrastruktur Telekomunikasi Tak Bebani APBN

Pembangunan infrastruktur internet cepat untuk merealisasikan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, terutama wilayah pelosok, saat Selengkapnya

Siaran Pers No. 300/HM/KOMINFO/11/2018 Tentang Gugatan PTUN PT First Media

Sidang gugatan PTUN PT First Media dengan agenda pemeriksaan persiapan telah digelar Selasa, 13 November 2018 di Kantor Pengadilan Tata Usah Selengkapnya

Siaran Pers No. 299/HM/KOMINFO/11/2018 Tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggara BWA 2.3 GHz

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa laku Izin Pita Frekuensi Radio pada Pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk penyelenggaraan Jaringan teta Selengkapnya

Siaran Pers No. 298/HM/KOMINFO/11/2018 tentang RIoT 2018, Pamerkan Produk Unggulan Anak Bangsa di Bidang IoT

Setelah sukses dengan Hackathon Republic of Internet of Things (RIoT) pada tahun 2017 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali m Selengkapnya