FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
24 02-2015

2672

Pembentukan Panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

SIARAN PERS NO.8/PIH/KOMINFO/2/2015
Kategori Siaran Pers

(Jakarta, 24 Februari 2015). Menyikapi berbagai permasalahan yang terkait dengan semakin maraknya konten negatif yang ada di intenet, Menteri Komunikasi dan Informatika akan membentuk Tim Panel yang merupakan forum untuk membantu pemerintah menanangani konten negatif di internet. Konten negatif yang muncul di berbagai situs Internet di Indonesia, bukan saja konten-konten yang bermuatan pornografi, tetapi juga termasuk situs-situs yang bermuatan negatif lainnya seperti situs penjualan obat palsu, penipuan, perjudian, sara dan terorisme. Panel ini akan diisi oleh perwakilan-perwakilan dari unsur dan tokoh masyarakat, organisasi sosial, profesi dan dari unsur pemerintah. Untuk memudahkan cara kerja tim panel tersebut, akan dibagi dalam 4 bidang, yaitu ;

1.Bidang Pornorafi, Kekerasan terhadap anak, dan Keamanan internet. Bidang ini akan diisi dengan institusi yang terkait langsung misalnya wakil dari Komnas Perlindungan anak, Yayasan yang bergerak di bidang perlindungan anak, dan perwakilan dari Nawala, ID Sirtii, Asosiasi Pengelola jasa internet, dan dari Klik Indonesia.

2.Bidang Teroris medan Sara, akan diisi dari Dewan Pers, wakil dari kantor MenkoPolhukam, organisasi keagamaan seperti muhammadiyah, Organisasi NU,  Walubi, Parisadaa Hindu Budha, Konghuchu, Akademisi dan dari unsur pemerintah.

3.Bidang Investasi Illegal, Penipuan, perjudian, Obat dan Makanan serta Narkoba. Panel ini akan disi dengan perwakilan dari Badan POM, BNN, OJK, Bappebti, Kadin, Pandi dan unsur Kominfo.

4.Panel Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Dirjen HKI, perwakilan dari para organisasi industry kreatif, dan dari unsur kominfo.  Panel ini akan diarahkan langsung oleh Menteri Kominfo bersama MenkoPolhukam, kepala BNN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan para Tokoh Nasional terseleksi. Dalam melaksanakan tugasnya, panel akan menyusun panduan teknis yang disepakati secara bersama oleh Panel, sehingga proses filtering yang dilakukan oleh anggota panel, semuanya dilakukan secara transparan.

Diharapkan panel ini sudah efektif bekerja mulai 1 April 2015 dan secara periodic memberikan laporannya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepada pengarah lainnya. 

Untuk membantu dan mempercepat proses filtering konten-konten negative di internet, kementerian kominfo membuka layanan aduan. Masyarakat diharapkan mengirim laporannya ke alamat email di Kominfo yaitu ke aduankonten@mail.Kominfo.go.id. Dalam laporan pengaduan tersebut agar mencantumkan nama domain dari website yang dilaporkan mengandung konten negative. Daftar domain website yang diblokir akan diumumkan kepada public sebagai bagian dari pertanggungjawaban kerja tim panel tersebut.


***

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email: ismail.cawidu@kominfo.go.id Tel/Fax: 021.3504024)

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 88/HM/KOMINFO/04/2019 Tentang Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Pengakuan Balai Uji Luar Negeri

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Selengkapnya

Siaran Pers No. 87/HM/KOMINFO/04/2019 Tentang Kominfo Dukung Penuh Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengapresiasi atas pelaksanaan pemungutan suara dalam rangkaian Pemilu Serentak 2019. Direktur Jender Selengkapnya

Siaran Pers No. 85/HM/KOMINFO/04/2019 Tentang MoU Pemanfaatan Layanan Palapa Ring antara PT. Indosat Tbk dan BAKTI Kominfo

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi (BAKTI) dan PT. Indosat Tbk, melakukan penandatangan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Un Selengkapnya

Siaran Pers No. 84/HM/KOMINFO/04/2019 Tentang Tangkal Penyebaran Konten Negatif, BRTI Larang Jual Beli dan Penggunaan Perangkat Penyebar SMS Palsu

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta semua pihak untuk berhenti memperdagangkan ataupun menggunakan perangkat sejenis peny Selengkapnya