FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
14 07-2015

5031

Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

SIARAN PERS NO.53/PIH/KOMINFO/07/2015
Kategori Siaran Pers

(Jakarta, 14 Juli 2015) – Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

 

Penyusunan RPM Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik diawali dengan pembahasan mengenai paradigma pengaturan data pribadi di beberapa negara, yang selanjutnya pembahasan isu pokok perlindungan data pribadi dilakukan dengan mengundang instansi pengatur dan pengawas sektor terkait yakni Ditjen Imigrasi yang mengelola data paspor, Arsip Nasional (ANRI) yang mengelola data kearsipan, Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur data sektor keuangan, Bank Indonesia yang mengatur data perbankan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang membidangi perlindungan data konsumen, dan Kementerian Kesehatan yang mengatur data dan arsip bidang kesehatan.

 

Adapun cakupan materi RPM Perlindungan Data Pribadi dalam  Sistem Elektronik terdiri atas 11 Bab dan 39 Pasal, dengan rincian pengaturan sebagai berikut:

  • Bab I      :  Ketentuan Umum
  • Bab II     :  Perlindungan
  • Bab III    :  Hak Pemilik Data Pribadi
  • Bab IV    :  Kewajiban Pengguna
  • Bab V     :  Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik
  • Bab VI    :  Penyelesaian Sengketa
  • Bab VII   :  Partisipasi Masyarakat
  • Bab VIII  :  Sanksi Administratif
  • Bab IX    :  Ketentuan Lain
  • Bab X     :  Ketentuan Peralihan
  • Bab XI    :  Ketentuan Penutup

 

Tanggapan dan masukkan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dapat disampaikan kepada Anthonius Malau (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Aplikasi Informatika), email: anto013@kominfo.go.id dan Ferdinandus Setu (Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan), email: ferdinandus.setu@kominfo.go.id selambat-lambatnya 24 Juli 2015. Masa Uji Publik diperpanjang hingga 31 Juli 2015. 

 

***

 

 

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email:ismail.cawidu@kominfo.go.id, Hp: 081111-5-2727, Tel/Fax: 021-3504024)

 

 

 

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 119/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Penyelenggara Telekomunikasi yang Mendapat Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2018

Kementerian Kominfo melakukan publikasi bagi 20 Penyelenggara Telekomunikasi yang Mendapat Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Tel Selengkapnya

Siaran Pers No. 117/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Fasilitasi Startup Digital, Buka Gerbang Ekosistem Indonesia

Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Salah satunya dengan memfasil Selengkapnya

Siaran Pers No. 116/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Menkominfo Ajak Jajaran Pimpinan Libatkan Masyarakat

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta jajaran pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turun dan berbicara ke m Selengkapnya

Siaran Pers No. 115/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Kominfo Tingkatkan Anggaran untuk Pengembangan SDM pada 2020

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajukan kenaikan pagu indikatif pada tahun anggaran 2020. Kenaikan itu dialokasikan untuk bidang P Selengkapnya