FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
05 08-2015

26633

Menkominfo Pastikan Revisi UU ITE Hanya Satu Pasal

Kategori Berita Kementerian | andr010

Menteri Kominfo RudiantaraJakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan revisi Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tuntas tahun 2015 ini.

Pasalnya, diungkapkan Rudiantara, saat ini revisi tersebut sudah masuk ke tahap baru dan akan segera dibahas lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hanya pasal 27 ayat 3 saja yang direvisi. Sekarang sudah melewati proses harmonisasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Statusnya sudah di Sekretariat Negara, tinggal ditandatangani oleh Presiden kemudian dibawa ke DPR, ungkap Rudiantara, di Jakarta, Selasa (4/8).

Menurut Rudiantara, inti perubahan tersebut adalah mengurangi tuntutan masa hukuman, dari 6 tahun penjara menjadi 4 tahun saja. Kondisi ini akan menjadikan orang yang dituntut dengan pasal tersebut tidak akan ditahan sebelum tuntutan diproses. “Kita revisi ini agar jangan sampai orang bersalah malah dilepas dan jangan sampai orang yang belum tentu bersalah malah ditahan,” ujarnya.

Ditambahkannya, perubahan lainnya adalah penegasan pasal tersebut sebagai delik aduan. “Artinya orang yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya melalui media informasi lalu ingin menuntut, harus memasukan laporannya sebagai individu, tidak dapat diwakilkan pihak lain,” imbuhnya.

Sebelumnya, Staff Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Strategis Menkominfo, Danrivanto Budhijanto menyatakan, proses revisi tersebut belum final karena masih harus dibahas lagi oleh DPR. “Setelah ditandatangani Presiden, DPR akan mencari naskah pembanding serta masukan untuk menguji revisi UU ITE tersebut,” kata Danrivanto.

Perlu diketahui, UU ITE terbit pada 25 Maret 2008 silam dengan cakupan globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam UU ITE tersebut terdapat Pasal 27 ayat 3 yang kerap disebut pasal karet dan menjadi sorotan. Pasal yang dimaksud sebenarnya membahas penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya.

Atas permasalahan tersebut, sejumlah ormas, seperti Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Elsam, dan Kontras menuntut dihapusnya pasal yang kerap menuai masalah antara lain pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3 (Aak).

Berita Terkait

Menkominfo Tantang Komunitas Anti Hoaks Hapuskan Berita Palsu

mengakui Kementerian Kominfo tidak akan efektif membasmi hoaks tanpa bantuan masyarakat. Oleh karena itu, ia menantang pegiat komunitas ant Selengkapnya

Menkominfo: Kita Bisa Wujudkan dengan Saling Membantu

Menteri Kominfo Rudiantara menyerukan Indonesia bisa melakukan apapun selama semua sektor saling membantu. Walaupun banyak keraguan dalam me Selengkapnya

Menkominfo Ajak Mahasiswa UMC Tingkatkan Literasi Digital

Upaya mengurangi konten negatif yang banyak beredar di media sosial menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja. Oleh karena Selengkapnya

Menkominfo Hadiri Gala Dinner IADF 2018

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menghadiri Gala Dinner Indonesia – Australia Digital Forum 2018 di Fairmont Jakarta, Rabu (3 Selengkapnya