FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    26 10-2015

    1733084

    Penjelasan Adanya HOAX Terkait informasi viral Sistem Big Data Cyber Security dan Cybercrime Police

    SIARAN PERS NO.84/PIH/KOMINFO/10/2015
    KategoriSiaran Pers

    Menanggapi informasi yang beredar melalui berbagai media beberapa waktu belakangan ini terkait dengan adanya sistem big data cyber security dan cybercrime police dapat kami tegaskan informasi yang viral tersebut adalah HOAX, dan kami sampaikan sebagai berikut.

    1. informasi tersebut merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau merupakan informasi hoax.
    2. Kementerian Kominfo telah berkoordinasi baik secara internal maupun dengan instansi lain untuk mengkonfirmasi hal ini dan fakta yang ada menegaskan bahwa sistem sebagaimana dimaksudkan dalam hoax tersebut tidak diterapkan pada Instansi Pemerintah di Indonesia.
    3. Teknologi Big Data merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan. Teknologi ini, pada dasarnya, dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara.
    4. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data atau informasi dan pembatasan penggunaannya. Antara lain dalam UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan teknologi big data juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud.  
    5. Pada prinsipnya, pengawasan terhadap aktivitas seseorang di Internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi. Perlindungan terhadap privasi, dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional.
    6. Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukan assessment yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
    7. Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati hak asasi manusia.
    8. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh terhadap informasi yang menyesatkan tersebut.
    sumber gambar : link

     

    ***

     

     

    Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, e-mail:ismail.cawidu@kominfo.go.id, Hp: 081111-5-2727, Tel/Fax: 021-3504024)

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 181/HM/KOMINFO/09/2019 Tentang Layanan Data Internet di Jayapura Dibuka Secara Bertahap

    Selengkapnya

    Siaran Pers No. 180/HM/KOMINFO/09/2019 Tentang Sinergi Pemerintah dan Badan Usaha Jadi Contoh di ITU Telecom World 2019

    Setelah menggaungkan capaian keberhasilan inklusi digital di ajang internasional ITU Telecom World Budapest 2019, Kementerian Komunikasi dan Selengkapnya

    Siaran Pers No. 179/HM/KOMINFO/09/2019 Tentang Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Dibuka

    Selengkapnya

    Siaran Pers No. 178/HM/KOMINFO/09/2019 tentang Ajakan Inklusi Digital Indonesia Jadi Perhatian Peserta ITU Telecom World Budapest 2019

    Konsisten mengedepankan tema “Driving the world digitization initiatives toward universal prosperity”, Kementerian Komunikasi dan Inform Selengkapnya