Revisi UU KPK Sebaiknya Tidak Dibahas Saat ini

Hari ini, Senin, 22 Februari 2016, Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR RI mengadakan pertemuan konsultasi di Istana Negara Jakarta. Usai pertemuan tersebut, Presiden bersama dengan Ketua DPR RI Ade Komaruddin memberikan pernyataan pers bersama. Berikut kutipan lengkap pernyataan pers Presiden :

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pada siang hari ini, saya menerima kunjungan dari Ketua dan Pimpinan DPR, Ketua-ketua Komisi, Ketua Fraksi dan Panja. Suasana dalam pertemuan itu dalam suasana santai membahas agenda-agenda legislasi nasional, termasuk di dalamnya adalah rencana revisi UU KPK.

Saya sangat menghargai proses-proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rencana revisi UU KPK. Dan tadi setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi UU KPK tersebut, kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini. Ditunda. Dan saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi  UU KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat.

Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

DPR Sepakat Tunda

Sementara itu Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan bahwa menyangkut UU Revisi KPK, “Kami telah bersepakat untuk menunda membicarakan sekarang ini tetapi tidak menghapus dalam daftar Prolegnas,” ucap Ketua DPR. 

Waktu yang ada, lanjut Ketua DPR, akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dilakukan penyempurnaan dan sangat bagus untuk menguatkan KPK di masa yang akan datang. 

Pertemuan itu sendiri didahului dengan makan siang bersama di Istana Merdeka. Presiden didampingi Menko Polhukam Luhut B Panjaitan,  Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno,  Menkumham Yasonna Laoly,  dan Wamenkeu Mardiasmo. Sedangkan Pimpinan DPR didampingi  Ketua-ketua Fraksi, Ketua-ketua Komisi dan Panja.

Jakarta, 22 Februari 2016

Tim Komunikasi Presiden

Ari Dwipayana