FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    15 04-2016

    3461

    Pembangunan Kota di Indonesia Harus Rendah Emisi Karbon

    Kategori Berita Pemerintahan | vera002

    Jakarta, 15 April 2016 – Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Paris yang merupakan hasil perundingan global perubahan iklim Conference of Parties ke-21 (COP21) di Paris tahun 2015 kemarin, hari ini berbagai pihak terkait pembangunan perkotaan di Indonesia menghadiri seminar untuk membahas tentang dampak perubahan iklim bagi perkotaan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan perkotaan.

    Seminar yang berjudul “Membangun Kota Rendah Emisi Karbon, Berketahanan Iklim, dan Komunitas Berkelanjutan” ini diselenggarakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim (UKP-PPI) yang termasuk dalam rangkaian acara Indonesia Climate Change Education Forum and Expo di Jakarta Convention Center sejak hari Kamis hingga Minggu (14-17 April 2016).

    Seminar tersebut dihadiri oleh peserta dari kalangan pemerintah daerah dan kota seluruh Indonesia, pelaku usaha baik BUMN maupun swasta nasional, akademisi, peneliti perkotaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan komunitas pemuda.

    Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim yang menyampaikan keynote speech dalam seminar tersebut mengatakan bahwa, “Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kota-kota di Indonesia itu sangat besar, terutama berasal dari aktivitas transportasi, pemakaian energi di gedung dan rumah, serta sampah. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena tingkat urbanisasi di Indonesia dan jumlah penduduk yang tinggal di kota juga tinggi. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan di Indonesia harus berubah menuju kota yang rendah emisi karbon. Selain itu, pembangunan kota juga harus mengantisipasi dampak perubahan iklim, sehingga masyarakat kota dapat hidup dengan nyaman. Hal ini harus menjadi PR kita semua dan bukan hanya tugas pemerintah semata”.

    Bima Arya, Wali Kota Bogor yang merupakan salah satu pembicara, menyampaikan tentang upaya Kota Bogor untuk menjadi kota yang hijau. “Mewujudkan kota Bogor yang hijau merupakan misi suci masyarakat Bogor. Kami ingin agar Kota Bogor bisa kembali dikenal seperti dulu yang merupakan kota paling hijau di dunia bagian timur. Kami belajar bahwa sebenarnya yang paling penting dan paling menantang adalah membangun kultur masyarakat. Meskipun sudah dibangun pedestrian dan sistem transportasi umum yang bagus tapi kalau warganya tidak mau jalan ya tidak akan berhasil. Untungnya, komunitas yang peduli lingkungan di Bogor sangat banyak dan mereka sangat membantu pemerintah Kota Bogor untuk mengubah kultur masyarakat. Kami ingin agar pembangunan kota yang rendah emisi karbon bisa dilakukan dimulai dari masyarakat dengan model bottom-up.”

    Seminar ini juga mengangkat pentingnya perencanaan yang matang dan koordinasi di tingkat pusat agar pembangunan perkotaan dapat berjalan dengan emisi karbon yang rendah. Terdapat juga pembicara dari perwakilan swasta yang memaparkan aksi maupun solusi yang dapat dilaksanakan untuk tingkat pengembang dan perkotaan.

    Seminar ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan Kantor UKP-PPI untuk melibatkan dan meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam perkotaan. Beberapa agenda untuk diskusi dan seminar di kota-kota lain juga akan dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengarusutamakan pembicaraan mengenai kota yang rendah emisi karbon, berketahanan iklim, dan komunitas yang berkelanjutan.*

    Berita Terkait

    Kolaborasi untuk Akselerasi Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

    Visi Indonesia Emas 2045 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dimana Indonesia perlu mengubah pende Selengkapnya

    Presiden Berbuka Puasa Bersama dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju

    Ini merupakan buka puasa bersama yang digelar kembali di Istana setelah terakhir digelar pada tahun 2019 lalu. Selengkapnya

    Pemerintah Matangkan Persiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H

    Selain aspek infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pelabuhan dan jalan, pemerintah juga menyediakan sarana prasarana kesehatan d Selengkapnya

    Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 74 Persen

    Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa pembangunan struktur b Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA