FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
27 01-2017

2504

Buka Rembuk Nasional, Presiden Jokowi Ingatkan Pentingnya Mempersiapkan SDM Berkualitas

Kategori Artikel GPR | marroli

Jakarta -  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017, Kamis (26-1-2017), di Jakarta International Expo (JI Expo), Kemayoran, Jakarta. Membuka sambutannya, Presiden mengingatkan pentingnya pendidikan terkait pembentukan karakter bangsa. Seraya menitipkan pesan kepada para guru, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pokok pemikiran mengenai revitalisasi pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang dapat bersaing di kancah global.

"Perlu saya sampaikan bahwa tenaga kerja kita sekarang ini 42,5 persen itu adalah lulusan SD, 66 persen adalah lulusan SD dan SMP, 82 persen itu lulusan SD, SMP, dan SMA. Inilah kondisi yang harus saya sampaikan apa adanya dan ini menjadi pekerjaan rumah kita agar sumber daya manusia kita ini betul-betul disiapkan. Kalau kualitasnya tidak kita siapkan, ini justru akan menjadi bumerang bagi negara kita, bagi kita semuanya," disampaikan Presiden Joko Widodo pada sambutannya sebelum membuka secara resmi RNPK Tahun 2017.

Presiden menekankan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan. Dirinya menginginkan agar dilakukan peningkatan kualitas baik sarana maupun prasarana dari sekolah-sekolah kejuruan yang ada. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, bahwa saat ini kebanyakan guru Sekolah Menengah Kejuran (SMK) adalah guru normatif.

“Seharusnya, yang namanya guru di SMK itu 70 persen merupakan guru pelatih, tetapi yang terjadi sekarang ini guru SMK itu banyak yang guru normatif. Harus mulai dilakukan training sehingga guru-guru SMK itu lebih banyak yang bisa melatih seperti merakit sepeda motor dan membuat aplikasi-aplikasi. Jangan terus menerus kita linier, monoton, dan terjebak rutinitas yang tidak ada loncatan perubahan," tegasnya.

 

Kartu Indonesia Pintar Untuk Anak Yatim Piatu

Dalam acara tersebut, Presiden memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 2.844 siswa Panti Asuhan di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Para siswa ini berasal dari 309 sekolah yang terdiri atas 909 siswa SD, 992 siswa SMP, 223 siswa Sekolah Menengah Atas, 628 siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dua siswa Sekolah Luar Biasa, dan 90 siswa Kejar Paket.

Menteri Muhadjir menjelaskan pemberian KIP kepada hampir tiga ribu siswa yatim piatu di wilayah Jabodetabek ini sebagai contoh upaya pemerintah membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan dan berkualitas yang merupakan salah satu titik fokus pemerintah di tahun 2017 ini. Diungkapkannya, saat ini terdapat 158.933 anak yatim piatu dari total 896.781 anak yang menerima KIP khusus yatim piatu di tahun 2016. “Untuk tahun 2017, sejumlah 736.848 anak yatim piatu yang belum mendapatkan KIP di tahun sebelumnya dipastikan akan mendapatkan manfaat dana program ini," jelasnya.

Penyerahan KIP di pembukaan RNPK dilakukan secara simbolis kepada lima siswa, yaitu Siti Saiyah dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tangerang 19, Fahrul Roji dari SDN Tangerang 19, Ali Ridwan Adeputra dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tangerang Selatan, Junah dari SMPN 1 Tangerang Selatan, Siti Sarifah dari Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Islam Asy Syifa, Galeh Prasetyo dari SMAS Islam Asy Syifa, Jujun Gustiawan dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Insan Mulia, Maulida Fitri R dari SMKS Insan Mulia, Maryamul Lutfiyah dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Miftahul Jannah, Muhammad Aji Wahyudin dari PKBM Miftahul Jannah, Muhammad Lutfi dari Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 7 Jakarta dan Ervista dari SLB Nusantara.

Saat diminta Presiden mengangkat KIP miliknya, anak-anak berseragam sekolah ini dengan semangat mengangkat kartu penanda bantuan pendidikan tersebut. Selain untuk anak yatim piatu, KIP diprioritaskan untuk anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Siswa SMK bidang studi prioritas nasional, di antaranya Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, dan Kemaritiman, juga berhak mendapatkan KIP. Selain membantu meringankan biaya personal pendidikan, PIP diharapkan dapat mencegah agar siswa tidak putus sekolah. Tentunya, selain pemerintah pusat, PIP perlu didukung oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

 

Kebersamaan Membangun Pendidikan dan Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan, dan Berkualitas

Agenda rutin Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan diselenggarakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 25 sampai dengan 27 Januari 2017. Sebanyak tiga isu penting yang dibahas, di antaranya peningkatan pemerataan layanan pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Para peserta berasal dari internal Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Indonesia, unsur Organisasi Guru, UPT Kebudayaan, Lembaga Sensor Film, Dewan Kesenian Propinsi, Badan Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), Badan Akreditasi Nasional, The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Diharapkan, RNPK menghasilkan rumusan-rumusan kongkrit sebagai komitmen menyukseskan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan tahun 2017. Di antaranya strategi pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan; strategi Penguatan Pendidikan Karakter; strategi revitalisasi pendidikan kejuruan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; strategi peningkatan kualitas layanan Dikbud sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan (SPM dan SNP) sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kemudian, tersusunnya rekomendasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2017, terumuskannya bahan masukan kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan tahun 2018. Selanjutnya, dipahaminya arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pendidikan dan kebudayaan 2017—2018, dan terbangunnya jaringan kerja sama antara Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan publik/masyarakat penggiat pendidikan dan kebudayaan.

Dalam RNPK 2017 ini diperkenalkan pula beragam laman layanan yang membantu meningkatkan sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan seperti cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id yang memberikan inspirasi praktik baik penerapan Penguatan Penddikan Karakter (PPK). Ada juga laman rumahbelajar.kemdikbud.go.id yang memberikan ragam materi belajar daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V saat ini lebih mudah diakses secara daring melalui kbbi.kemdikbud.go.id. Laman anggunpaud.kemdikbud.go.id dan sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id memberi referensi pendidikan untuk anak usia dini dan pendidikan keluarga. Laman diversity.id membantu kita melakukan diplomasi budaya di kancah internasional dengan mengangkat kisah keragaman yang menjadi kekuatan bangsa. Kemudian ada juga laman sebagai rnpk.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan ragam materi pembahasan dan hasil sidang komisi. (*) Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

 

Jakarta -  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017, Kamis (26-1-2017), di Jakarta International Expo (JI Expo), Kemayoran, Jakarta. Membuka sambutannya, Presiden mengingatkan pentingnya pendidikan terkait pembentukan karakter bangsa. Seraya menitipkan pesan kepada para guru, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pokok pemikiran mengenai revitalisasi pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang dapat bersaing di kancah global.

"Perlu saya sampaikan bahwa tenaga kerja kita sekarang ini 42,5 persen itu adalah lulusan SD, 66 persen adalah lulusan SD dan SMP, 82 persen itu lulusan SD, SMP, dan SMA. Inilah kondisi yang harus saya sampaikan apa adanya dan ini menjadi pekerjaan rumah kita agar sumber daya manusia kita ini betul-betul disiapkan. Kalau kualitasnya tidak kita siapkan, ini justru akan menjadi bumerang bagi negara kita, bagi kita semuanya," disampaikan Presiden Joko Widodo pada sambutannya sebelum membuka secara resmi RNPK Tahun 2017.

Presiden menekankan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan. Dirinya menginginkan agar dilakukan peningkatan kualitas baik sarana maupun prasarana dari sekolah-sekolah kejuruan yang ada. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, bahwa saat ini kebanyakan guru Sekolah Menengah Kejuran (SMK) adalah guru normatif.

“Seharusnya, yang namanya guru di SMK itu 70 persen merupakan guru pelatih, tetapi yang terjadi sekarang ini guru SMK itu banyak yang guru normatif. Harus mulai dilakukan training sehingga guru-guru SMK itu lebih banyak yang bisa melatih seperti merakit sepeda motor dan membuat aplikasi-aplikasi. Jangan terus menerus kita linier, monoton, dan terjebak rutinitas yang tidak ada loncatan perubahan," tegasnya.

 

Kartu Indonesia Pintar Untuk Anak Yatim Piatu

Dalam acara tersebut, Presiden memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 2.844 siswa Panti Asuhan di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Para siswa ini berasal dari 309 sekolah yang terdiri atas 909 siswa SD, 992 siswa SMP, 223 siswa Sekolah Menengah Atas, 628 siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dua siswa Sekolah Luar Biasa, dan 90 siswa Kejar Paket.

Menteri Muhadjir menjelaskan pemberian KIP kepada hampir tiga ribu siswa yatim piatu di wilayah Jabodetabek ini sebagai contoh upaya pemerintah membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan dan berkualitas yang merupakan salah satu titik fokus pemerintah di tahun 2017 ini. Diungkapkannya, saat ini terdapat 158.933 anak yatim piatu dari total 896.781 anak yang menerima KIP khusus yatim piatu di tahun 2016. “Untuk tahun 2017, sejumlah 736.848 anak yatim piatu yang belum mendapatkan KIP di tahun sebelumnya dipastikan akan mendapatkan manfaat dana program ini," jelasnya.

Penyerahan KIP di pembukaan RNPK dilakukan secara simbolis kepada lima siswa, yaitu Siti Saiyah dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tangerang 19, Fahrul Roji dari SDN Tangerang 19, Ali Ridwan Adeputra dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tangerang Selatan, Junah dari SMPN 1 Tangerang Selatan, Siti Sarifah dari Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Islam Asy Syifa, Galeh Prasetyo dari SMAS Islam Asy Syifa, Jujun Gustiawan dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Insan Mulia, Maulida Fitri R dari SMKS Insan Mulia, Maryamul Lutfiyah dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Miftahul Jannah, Muhammad Aji Wahyudin dari PKBM Miftahul Jannah, Muhammad Lutfi dari Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 7 Jakarta dan Ervista dari SLB Nusantara.

Saat diminta Presiden mengangkat KIP miliknya, anak-anak berseragam sekolah ini dengan semangat mengangkat kartu penanda bantuan pendidikan tersebut. Selain untuk anak yatim piatu, KIP diprioritaskan untuk anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Siswa SMK bidang studi prioritas nasional, di antaranya Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, dan Kemaritiman, juga berhak mendapatkan KIP. Selain membantu meringankan biaya personal pendidikan, PIP diharapkan dapat mencegah agar siswa tidak putus sekolah. Tentunya, selain pemerintah pusat, PIP perlu didukung oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

 

Kebersamaan Membangun Pendidikan dan Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan, dan Berkualitas

Agenda rutin Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan diselenggarakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 25 sampai dengan 27 Januari 2017. Sebanyak tiga isu penting yang dibahas, di antaranya peningkatan pemerataan layanan pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Para peserta berasal dari internal Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Indonesia, unsur Organisasi Guru, UPT Kebudayaan, Lembaga Sensor Film, Dewan Kesenian Propinsi, Badan Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), Badan Akreditasi Nasional, The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Diharapkan, RNPK menghasilkan rumusan-rumusan kongkrit sebagai komitmen menyukseskan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan tahun 2017. Di antaranya strategi pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan; strategi Penguatan Pendidikan Karakter; strategi revitalisasi pendidikan kejuruan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; strategi peningkatan kualitas layanan Dikbud sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan (SPM dan SNP) sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kemudian, tersusunnya rekomendasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2017, terumuskannya bahan masukan kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan tahun 2018. Selanjutnya, dipahaminya arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pendidikan dan kebudayaan 2017—2018, dan terbangunnya jaringan kerja sama antara Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan publik/masyarakat penggiat pendidikan dan kebudayaan.

Dalam RNPK 2017 ini diperkenalkan pula beragam laman layanan yang membantu meningkatkan sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan seperti cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id yang memberikan inspirasi praktik baik penerapan Penguatan Penddikan Karakter (PPK). Ada juga laman rumahbelajar.kemdikbud.go.id yang memberikan ragam materi belajar daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V saat ini lebih mudah diakses secara daring melalui kbbi.kemdikbud.go.id. Laman anggunpaud.kemdikbud.go.id dan sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id memberi referensi pendidikan untuk anak usia dini dan pendidikan keluarga. Laman diversity.id membantu kita melakukan diplomasi budaya di kancah internasional dengan mengangkat kisah keragaman yang menjadi kekuatan bangsa. Kemudian ada juga laman sebagai rnpk.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan ragam materi pembahasan dan hasil sidang komisi. (*) Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

 

Berita Terkait

Kebangkitan Nasional, Momentum Peningkatan Kompetensi Manusia Indonesia di Era Digitalisasi

Selengkapnya

Hardiknas 2017: Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas

Selengkapnya

Presiden: Kebijakan Pemerataan Ekonomi Untuk Atasi Ketimpangan

Selengkapnya

Presiden Joko Widodo : Laksanakan Empat Kunci Pengendalian Inflasi

Selengkapnya

comments powered by Disqus