MIKTA Leaders’ Gathering Ke-1, Presiden Ajak Kolaborasi Antarnegara Hadapi Tantangan Global

New Delhi, Kominfo - Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ Gathering ke-1 yang diselenggarakan di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (09/09/2023). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tantangan global yang sangat rumit pada saat ini harus dihadapi dengan kolaborasi dan kerja sama antarnegara.

“Kita paham, tantangan global saat ini sangat kompleks dan untuk jawab tantangan tersebut, kolaborasi dan kerja sama adalah jawabannya,” ucap Presiden.

Oleh karena itu, Presiden menyebut bahwa semua negara harus menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global termasuk negara-negara anggota MIKTA.

“MIKTA harus memastikan dipenuhinya hak pembangunan seluruh negara termasuk global south, untuk melakukan hilirisasi industri dan menjadi bagian rantai pasok global,” tuturnya.

Lebih dari itu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa negara MIKTA juga harus terus mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif melalui transformasi digital seperti halnya yang sudah dilakukan oleh ASEAN.

“Saat ini, ASEAN telah memiliki Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang dapat melipatgandakan ekonomi digital hingga USD2 triliun di 2030,” ungkapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mengajak negara-negara anggota MIKTA untuk mendorong reformasi tata kelola global yang dapat mengakomodir suara dan kebutuhan negara berkembang. “Dan harus sesuai dengan tujuan dan zamannya,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemimpin negara anggota MIKTA untuk memperkuat kerja sama dan sinergi guna mewujudkan dunia yang lebih baik lagi.

“Mari kita terus perkuat sinergi kita, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi semua,” ajak Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.