Tifatul Sembiring Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Menkominfo

Jakarta, Kominfo - Kepala Pusat Informasi dan Humas (Kapus PIH) Kementerian Komunikasi dan Informatika  Ismail Cawidu membenarkan Tifatul Sembering secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika mulai Selasa (30/9).

"Pak Tifatul berhenti untuk melaksanakan tugas sebagai Menteri kominfo pada tgl 30 september,  karena beliau akan dilantik besok pada tanggal 1 oktober sebagai anggota DPR RI."Kata Ismail saat dihubungi, Selasa(30/9).

Sebelumnya Kantor Berita Antara memberitakan Tifatul Sembiring menyatakan telah secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika mulai hari ini ( 30/9). 

"Benar, saya sudah resmi mundur, Keppres-nya turun per hari ini," kata Tifatul 

Dia melepaskan jabatan menteri dan meninggalkan kantornya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Selanjutnya dia akan menduduki jabatan baru sebagai anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Saya sudah menyusun semacam buku memori untuk pengganti saya, di dalamnya memuat apa saja yang belum dan harus dilakukan untuk sektor komunikasi dan informatika kita," katanya.

Dia mengakui banyak masih banyak yang belum sempat dia lakukan untuk memajukan teknologi informasi dan komunikasi di Tanah Air, yang menurut dia bukanlah hal mudah.

Pada dasarnya, ada tiga program besar yang harus terus dilanjutkan oleh penerus yang akan memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni program di bidang penyiaran, radio dan televisi."Salah satunya TV digital itu sangat strategis untuk dilanjutkan," katanya.

Tifatul juga merasa upayanya untuk memperluas jangkauan siaran TVRI belum rampung dan mesti dilanjutkan. Dia berharap penggantinya juga akan melanjutkan program aplikasi teknologi LTE 4G di Tanah Air berikut penataan frekuensi yang beberapa di antaranya masih berantakan.

Dia menekankan pentingnya upaya untuk menekan dampak negatif penggunaan internet sebagai perhatian utama kabinet mendatang agar praktik kejahatan siber, pelanggaran hak cipta, hingga pornografi bisa diminimalkan.

"Perlu juga ada pendataan untuk memetakan desa-desa atau wilayah di NKRI yang masih blankspot untuk kemudian membuat masyarakat di dalamnya terkoneksi dengan informasi," ujar Tifatul. (Yura)