Kominfo Gandeng Swasta Nasional Bangun Broadband Plan

Jakarta,Kominfo -  Menkominfo Rudiantara menjelaskan, Broadband Plan akan digagas dari jangka waktu 2014 -2019.Infrastruktur internet di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah

Program ini merupakan salah satu cara meratakan infrastruktur internet di Indonesia mulai dari desa hingga ke perkotaan. Namun memang disesuaikan dengan karakteristik daerah Indonesia yang beragam.

"Biar bagaimanapun tidak bisa disamakan antara desa dan kota. Kalau di kota, beberapa homepass dan gedung perkantoran harus dilewati kecepatan internet 100 Mbps," ujar Menkominfo Rudiantara di Jakarta.

Tugas besar yang diemban oleh Kementerian Kominfo ini sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Broadband Plan ini perlu mendapatkan perhatian untuk menyokong program pemerintah lainnya seperti e-Government atau e-Health.

"Kalau ditanya berapa biaya yang dibutuhkan, kira-kira Rp 278 triliun dan mulai kita jalankan pada kuartal pertama tahun 2015. Untuk infrastrukturnya, Kominfo tentu tidak akan berjalan sendiri. Karena rencananya akan digandeng pula pihak ketiga seperti operator," katanya.

Menurut Rudiantara,  operator harus diberikan  intesif. Harus fair dong, tidak bisa para penyelenggara membangun kalau tidak ada intensifnya. Ini situasinya memang tidak mudah.

"Terlalu banyak insentif nanti dikira pro asing, karena penyelenggara jaringan dan seluler banyak asing makanya kalau kita punya affirmative action kenapa tidak kita berikan saja pada Telkom sebagai operator milik Indonesia," jelasnya.

Dia menambahkan, masalah governance harus jalan, tapi bila affirmative action kenapa tidak affirmative action itu dibutuhkan demi kepentingan lebih besar, atas nama negara jalan lebih baik memang dijalankan saja.

"Saya juga mulai bicara dengan beberapa menteri mengenai affirmative action dan broadband plan. Saya kerjakan dulu PR bersama teman-teman operator baginya gimana siapa, dan enaknya bisa diatur tidak harus sebagian lewat operator sebagian lewat APBN," jelas Rudiantara.

Rudiantara memastikan, bila tidak lewat APBN maka akan ada PPP (public private partnership). Dengan skema tiga tahun pertama lewat operator karena mereka lebih cepat, dan sisanya baru dikerjakan oleh pemerintah. (Rmg).