Menkominfo Rudiantara: Pemerintah Bentuk Panel Situs Negatif

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, pemerintah akan membentuk panel terkait situs-situs bermuatan negatif.

Menurut Rudiantara, pembentukan panel situs negatif tersebut diharapkan menjadi solusi dalam penanganan masalah situs negatif, sehingga tak bobol seperti situs berbagi video Vimeo.

Fokus perbaikan governance, pemicunya adalah Vimeo. Jadi, dengan kasus Vimeo memicu kita untuk segera memperbaiki governance ini dengan pembentukan panel situs negatif, ujar Rudiantara usai rapat di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jumat (20/2) sore.

Dia menjelaskan, panel tersebut akan terbagi dalam 4 (empat) bidang yaitu panel Pornografi, Kekerasan pada Anak, dan Keamanan Internet; panel Terorisme dan Sara; panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat & Makanan, dan Narkoba; serta panel Hak Kekayaan Intelektual.

Panel tersebut akan diarahkan langsung di antaranya oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, kepala Badan Ekonomi Kreatif, kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta kepala Badan Narkotika Nasional.

Nantinya, panel itu akan diketuai oleh Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemkominfo dan Wakil Ketuanya oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kemenko Polhukam).

Rudiantara memastikan panel penanganan situs negatif ini akan mulai terbentuk dalam waktu dekat. “Insya Allah akhir Februari, akhir minggu depan sudah ada,” ungkapnya.

Dia berharap panel tersebut dapat membantu pemerintah dalam menangkal segala situs-situs negatif. “Mengenai output-nya governance terhadap filtering atau pembatasan pada situs-situs negatif. Mulai 1 Mei sudah ada beroperasi, salah satunya yg akan dibahas adalah Vimeo,” kata Rudiantara.

Sebelumnya, Kemkominfo dipusingkan oleh Vimeo, situs berbagi video yang dilaporkan menyusupi konten pornografi hingga harus diblokir sejak tahun lalu. Saat akan dilakukan filtering, Vimeo masih enggan untuk mengikuti aturan pemerintah Indonesia (Az).