Menkominfo: Pemerintah Beri Perhatian Khusus Terhadap e-Commerce

Transaksi perdagangan elektronik (e-Commerce) di Indonesia, masih kalah jauh dengan Tiongkok. Pada 2015, diperkirakan transaksinya baru akan mencapai di atas US$20 miliar, sedangkan Tiongkok sudah mencapai US$300 miliar, kata Rudiantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2).

Untuk itu, menurut Rudiantara, pemerintah dari lintas kementerian akan membuat aturan khusus untuk mengatur perdagangan ini. “Urusan aturan perdagangan ini harus ditangani banyak instansi pemerintah,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari sisi logistik pengiriman barang misalnya, harus ditangani oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian, tata niaganya diatur Kementerian Perdagangan. Sementara itu, Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran yang akan digunakan. “Paypal misalnya, mau masuk dan akan kita gunakan, tetapi kenapa uangnya harus ke luar negeri dulu,” jelasnya.

Dia menambahkan perlakuan untuk investasi, saat ini masih terganjal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), karena e-Commerce masih masuk Daftar Negatif Investasi.

Setelah semuanya dibereskan, Kementerian Keuangan akan mengatur pajaknya, sehingga dapat berkontribusi terhadap bertambahnya penerimaan Negara. “Untuk Kominfo sendiri untuk infrastruktur dan provider,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Rudiantara, diadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait untuk mematangkan e-Commerce ini, agar bisa menjadi dasar hukum yang menjadi acuan pemerintah untuk mengembangkan bisnis ini. “Belum tahu, apakah nantinya diatur dalam peraturan pemerintah, atau peraturan Presiden,” pungkas Rudiantara (Az).