Kemkominfo Berharap Dewan Pers Tindak Media Massa Tanpa Badan Hukum

Yogyakarta, Kominfo - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Media Massa Henry Subiakto menyatakan, dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang (UU) Pers, media massa harus berbadan hukum.

Selain itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), website/situs, media massa khususnya online untuk menggunakan domain Indonesia yang dilindungi oleh Undang-undang yakni domain .id, bukan .com yang merupakan domain Amerika.

Untuk itu, Henry berharap Dewan Pers dapat mengawasi dan melaporkan media massa atau perusahaan pers yang tidak berbadan hukum untuk ditindak karena telah menyalahi Undang-Undang Pers. “Kami serahkan ke Dewan Pers. Lalu, kalau tidak ada laporan ya kami tidak bisa menindak lebih lanjut untuk memblokirnya, kata Henry Subiakto dalam seminar nasional bertajuk Revolusi Mental Pers: Sejarah Baru Pers Indonesia di Yogyakarta, Selasa (14/4).

Henry menjelaskan, seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, kemunculan media-media online semakin tidak terbendung, dimana keberadaannya, secara otomatis akan menjadi konsumsi masyarakat tanpa membedakan mana yang memenuhi kode etik jurnalistik, serta memenuhi syarat sebuah perusahaan media.

Sekarang ini, siapa pun bisa membuat media, bisa ditutup dan dibuka lagi, sementara tidak ada badan yang betul-betul mengawasinya, jelas Henry.

Oleh sebab itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap, Dewan Pers dapat lebih agresif mengkaji persoalan tersebut. Pasalnya, jika keberadaan sebuah situs media massa dinilai tidak memenuhi syarat oleh Dewan Pers, Kemkominfo dapat menindaklanjuti dengan memblokir. “Kalau Dewan Pers minta situs itu diblokir, maka kami akan memblokir,” pungkas Henry. (Az).