Humas Pemerintah Harus Bergerak Cepat

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada humas yang berada di kementerian maupun lembaga non kementerian memiliki kecepatan dalam merespons dan kecepatan memberikan informasi. "Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal, kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," kata Presiden pada pertemuan dengan humas Kementerian dan lembaga non kementerian, serta BUMN di Istana Negara, Kamis (04/02/2016). Presiden juga minta, jangan sampai pemerintah maupun BUMN yang telah bekerja dengan pontang-panting tapi tidak diinformasikan ke publik.
Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, pertemuan lembaga kehumasan K/L dan BUMN itu dimaksudkan untuk melakukan koordinasi Humas Kementerian/Lembaga dan BUMN untuk percepatan pembangunan 2016.
"Yang namanya kehumasan ini menjadi isu yang krusial bagi kita semua. Mengapa, ada beberapa hal yang pertama dari sisi keorganisasian dan sumber daya manusia," kata Rudiantara. Rudiantara menjelaskan pada masa yang lalu, kerja humas dilakukan Departemen Penerangan yang dikenal dengan pranata humas atau juru penerang. Pada saat itu ada sekitar 8.000 pranata humas yang ketika diidentifikasi pada tahun 2015 yang tersisa hanya tinggal 1.069 pranata humas di kementerian dan lembaga.
"Kondisi ini, semakin parah pada sisi organisasi Pemerintahan Daerah yang tidak ada standar. Dimana kerja humas bisa disatukan dengan kepala pemerintahan seperti gubernur, walikota, bupati atau kepala dinas maupun dinas kominfo pada daerah tersebut," jelas Rudiantara. Kemudian, lanjut Rudiantara, "yang kedua dari sisi sumber daya manusia tidak terjadi regenerasi yang cepat. "Padahal tantangan diluar demikian cepat baik dari konten ataupun informasi dan juga teknologi yang sangat dinamis," imbuhnya.
Menurut Rudiantara, dirinya pernah meminta kepada para menteri atau kepala lembaga untuk membuat akun media sosial, misalnya twitter. Pasalnya, melalui media sosial, pimpinan lembaga dapat masuk ke masyarakat dan menerima masukan dari luar. "Karena, itu adalah salah satu kanal media sosial yang harus kita bisa masuk dan harus bisa menerima masukan dari luar," ujarnya. Untuk mengatasi hal itu, lanjut Rudiantara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berupaya pada tahun 2016 memulai dengan konsep Goverment Public Relation (GPR).
Konsep GPR ini pernah diterapkan pada tahun 2015 sewaktu pemerintah mengumumkan harga BBM. "Nah itu narasi tunggal pertama yang dipersiapkan oleh Goverment Public Relation dan disebarkan kepada humas-humas pemerintah," kata Rudiantara.
Rudiantara pun berharap, K/L yang telah memiliki situs website sendiri dapat menampilkan situs website K/L lainnya agar tidak egosektoral. Untuk itu ia meminta ada kapasitas yang dimanfaatkan oleh kementerian lain ataupun informasi yang disediakan oleh GPR untuk kepentingan pemerintah. "Sampai tahun 2015 akhir dari 34 kementerian baru 25 kementerian yang bisa menyediakan itu. Jadi ini harus tetap dikerjasamakan sinergi ini. Ini baru teknis," ujar Rudiantara.
Mengenai perbaikan kualitas sumber daya manusia, Kemkominfo bekerjasama dengan Menpan RB melakukan perekrutan Tenaga Humas Pemerintah (THP). Perekrutan ini sudah dilakukan pada akhir tahun 2015 yang standarisasinya disesuaikan dengan kebutuhan market. Namun, dengan standar yang tinggi tersebut, baru direkrut 47 THP yang disebar pada masing-masing kementerian, lembaga non kementerian dan BUMN sebanyak 2 orang.
"Diharapkan sinergi dapat lebih cepat dalam konteks komunikasi publik dan antar Kementerian bisa berkoordinasi dahulu sebelum menyampaikan ke publik. Institusi ini akan kita jalankan secepatnya dan cara komunikasi pemerintah lebih baik lagi dalam merespon isu-isu," pungkas Rudiantara. Tampak hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Menkominfo Rudiantara, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan 34 Kepala Humas dari kementerian dan 11 lembaga non kementerian serta 25 pejabat humas BUMN (Aak).