24 12-2013

1320
Uji Publik RPM Standar Kualitas Pelayanan Bagi Penyelenggara Jaringan Satelit Bergerak Dan Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar Melalui Satelit
SIARAN PERS NO. 99/PIH/KOMINFO/12/2013
Kategori Siaran Pers
Baca Lebih Lanjut

23 12-2013

1076
Penandatanganan Keputusan Bersama Kampanye Anti Korupsi
SIARAN PERS NO. 98/PIH/KOMINFO/12/2013
Kategori Siaran Pers
Pada tanggal 23 Desember 2013, di kantor Kementerian Kominfo telah berlangsung penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pelaksanaan Kampanye Anti Korupsi. Keputusan bersama itu ditanda-tangani oleh Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri BUMN (diwakili oleh pejabat Eselon I Kementerian BUMN) serta disaksikan oleh Ketua KPK.
Baca Lebih Lanjut

20 12-2013

808
Situs Web Kominfo, Juara II Terbaik Paling Transparan
SIARAN PERS NO. 97/PIH/KOMINFO/12/2013
Kategori Siaran Pers
Syukur Alhamdulillah, situs web Kementerian Kominfo telah terpilih sebagai Pemenang II Situs Terbaik. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring dari Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto pada acara E-Transparency Award, yang diadakan pada tanggal 19 Desember 2013 di Niaga Tower Jakarta.
Baca Lebih Lanjut

18 12-2013

9148
Gangguan Jaringan Telekomunikasi Akibat Penggunaan Repeater Seluler
SIARAN PERS NO. 96/PIH/KOMINFO/12/2013
Kategori Siaran Pers
Kementerian Kominfo, melalui Ditjen SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika), khususnya Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam tahun 2013 telah mengadakan monitoring dan operasi penertiban alat dan perangkat telekomunikasi berskala nasional.
Baca Lebih Lanjut

11 12-2013

1153
Tindak Lanjut Intruksi Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Terkait Pengawasan Penyadapan
SIARAN PERS NO. 95/PIH/KOMINFO/12/2013
Kategori Siaran Pers
Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 21 November 2013 siang telah mengadakan rapat khusus dengan seluruh direksi penyelenggara telekomunikasi. Materi utama yang dibahas hanya satu, yaitu laporan dari para penyelenggara telekomunikasi, penyiapan materi penjelasan dan klarifikasi dampak berkembangnya masalah penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia, yang harus dijelaskan dari aspek penyelenggaraan telekomunikasi.
Baca Lebih Lanjut