Pandemi Covid-19 menjadi pemicu motivasi pelaksana kehumasan pemerintah di Indonesia agar menjalankan tugas dengan baik. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menilai tantangan yang dihadapi humas pemerintah kian berat di tengah digitalisasi yang tengah berlangsung. Oleh karena itu, pelaksana kehumasan perlu beradaptasi dan menerapkan kebiasaaan baru di tengah tantangan yang semakin berat, khususnya di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Komunikasi dan Infomatika telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT STI) selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) tahun 2019 dan tahun 2020.

Kementerian Komunikasi dan Informatika merancang jaringan layanan siaran televisi digital di Provinsi Banten dalam 3 (tiga) wilayah layanan siaran. Pelaksanaan Analog Switch-Off (ASO) ditargetkan berlangsung pada tanggal 17 Agustus 2021, tepat Peringatan ke-76 Kemerdekaan RI.

Migrasi siaran televisi analog ke digital dapat memberikan penghematan dalam penggunaan pita frekuensi 700 MHz. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, hasil efisiensi itu digunakan untuk layanan telekomunikasi seluler.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membahas tindak lanjut Digital Collaboration Organization (DCO) dan kerja sama ekonomi digital bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi. Menkominfo menyatakan pembahasan dilakukan untuk merealisasikan kerja sama lebih konkret.