SBY Kumpulkan Kepala Lembaga Negara Bahas DPT

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPK) untuk turun ke daerah guna mendapatkan data tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data dari daerah diharapkan bisa menjadi jalan keluar dari perbedaan data antara yang dimiliki Kemendagri dan KPU.

Presiden mengumpulkan Kepala Lembaga Negara khusus untuk membahas sengkarut DPT. Hadir dalam pertemuan itu ialah Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua KPU Husni Kamil Malik, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Ketua KOmisis Yudisial (KY) Eman Suparman, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi.

Presiden menilai, pembahasan tentang DPT ini sangat penting karena berkaitan dengan Pemilu yang sangat sensitif baik secara sosial maupun politik. Soal DPT menjadi isu yang menjadi perhatian masyarakat luas. Sebagian kalangan menilai DPT belum akurat dan bermasalah. “Muncul pula seperti biasa kecurigaan, misalnya pemerintah sengaja membuat DPT-nya bermasalah. Saya pernah membaca di media cetak, jangan-jangan ini upaya untuk melanggengkan kekuasan yang ada. Kecurigaan seperti itu sering muncul manakala memang apalagi yang berkaitan dengan DPT yaitu saudara-saudara kita yang memiliki hak pilih dan kemudian nanti akan memilih dalam Pemilu tahun mendatang,” tutur Presiden di Istana Negara, Rabu (13/11/2013).

Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto, pada pertemuan itu Presiden mendengarkan paparan dari Ketua KPU dan Mendagri tentang masalah DPT yang sedang diperdebatkan. Ia mengatakan, semua sepakat untuk segera menyempurnakan dan menyesuaikan data.

Selanjutnya, untuk menyesuaikan data-data tersebut KPU dan Kemendagri diminta untuk turun ke daerah-daerah untuk mengambil data. “Data itu justru datang dari daerah. Di sini kepala daerah bertanggung jawab tentang DPT. Oleh karena itu, KPU dan Kemendagri akan turun ke bawah untuk mensinkronisasi data-data supaya tidak ada perbedaan,” katanya.

Pemerintah mengimbau masyarakat turut aktif mendaftar ke Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di masing-masing kecamatan dan kabupaten/kota. “Harus ada peran aktif dari masyarakat untu mendaftar. Itu juga penting. Dengan turunnya tim dari Kemendagri dan KPU ini nanti akan klop antara yang bawah dan dari atas,” ujar Djoko.

Pemerintah menyadari perlu waktu yang cukup untuk mengurangi perbedaan angka DPT. Sehingga KPU dan Mendagri tidak perlu buru-buru dalam mendapatkan data-data yang akurat. “Tidak usah terburu-buru, tidak usah ada limit waktu yang terlalu mendesak yang penting ada waktu yang cukup. Semua kepala lembaga negara sepakat perlu ada waktu yang cukup agar perbedaann antara KPU dan Kemendagri bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup sehingga kepuasan publik juga cukup,” tuturnya. Djoko mengatakan, KPU dan Mendagri dihimbau agar secara periodic menjelaskan kemajuan yang dicapai kepada masyarakat.

Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, lembaganya akan mengintensifkan komunikasi dengan Kemendagri, utamanya koordinasi di tingkat daerah. “Mungkin dalam satu dua hari ini ada penjelasan dari pihak pemerintah bagaimana mengkoordinasi kegiatan di daerah karena jika daerah bisa dituntaskan maka tidak perlu ada persoalan nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan, tim KPU sedang berupaya memverifikasi data pemilih di kabupaten dan kota agar lebih valid. KPU juga meminta partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam merespon pengumuman DPT yang sudah dilakukan di keluarahan maupun yang diumumkan secara online di website KPU. Dengan mengikuti itu masyarakat akan tahu sudah terdaftar atau belum.

Husni mengatakan, semua pihak yang mempunyai data tambahan ataupun data pembanding agar segera menyampaikan ke KPU sampai awal Desember ini. “Baik dari Parpol, Ormas, LSM, organisasi, perorangan, atau yang lain-lain yang memiliki data, silakan (sampaikan). Kami juga berharap masyarakat yang merasa belum terdaftar berinisiatif kemudian untuk menyampaikan pada KPU,” ucapnya.

Sementara itu, Mendagri Gamawan Fauzi tidak memberikan komentarnya terkait hasil pertemuan dengan Presiden. “Pak Husni saja,” ujarnya. (A-170/A-147)

_{Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/258395}