FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
06 12-2016

2004
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal
SIARAN PERS NO. 85/HM/KOMINFO/12/2016
Kategori Siaran Pers
Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan amanat dari Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal, dan ketentuan mengenai mekanisme kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal diatur dengan Peraturan Menteri.
Baca Lebih Lanjut

01 12-2016

1617
Go Live Pilot Project Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
SIARAN PERS NO.84/HM/KOMINFO/12/2016
Kategori Siaran Pers
Dalam rangka mewujudkan Nawacita, yakni memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meresmikan pencanangan program Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (NTPD 112) di Kota Tangerang. Program NTPD 112 diujicobakan di 10 kota Pilot Project, yakni Kota Batam, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Balikpapan, Kota Denpasar, Kota Mataram dan Kota Makassar.
Baca Lebih Lanjut

28 11-2016

3288
Revisi UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
SIARAN PERS NO. 83/HM/KOMINFO/11/2016
Kategori Siaran Pers
Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar konferensi pers pada Senin (28/11/2016) sore terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah pada tanggal 27 Oktober 2016.
Baca Lebih Lanjut

25 11-2016

1859
Perubahan Atas Permen Kominfo No. 17 Tahun 2016 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal
SIARAN PERS NO. 82/HM/KOMINFO/11/2016
Kategori Siaran Pers
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencatatan dan penagihan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Perautan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation.
Baca Lebih Lanjut

23 11-2016

2233
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Mengenai Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
SIARAN PERS NO. 81/HM/KOMINFO/11/2016
Kategori Siaran Pers
Dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan konsultasi publik melalui situs kementerian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo (RPM) tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.
Baca Lebih Lanjut

BERITA PEMERINTAHAN