16 Perusahaan Belum Bayar BHP Telekomunikasi

Jakarta, Kominfo - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi,  Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Ditjen PPI (Penyelenggaraan Pos dan Informatika) telah melakukan penagihan dari sisi kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk membayar BHP Telekomunikasi dan kewajiban penyampaian laporan kinerja operasi.

Dari hasil penagihan tersebut terdapat 16 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban.Mereka itu adalah:

Menurut Kepala Pusat Informasin dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto, ada 9 perusahaan (penyelenggara telekomunikasi) tidak membayar BHP Telekomunikasi tahun pembayaran 2009 - 2010 dan tidak menyampaikan laporan kinerja operasi tahun 2010. Serta 1 perusahaan (penyelenggara telekomunikasi) tidak membayar BHP Telekomunikasi tahun pembayaran 2007 - 2010 dan tidak menyampaikan laporan kinerja operasi tahun 2010.

Sementara ada 5 perusahaan (penyelenggara telekomunikasi) tidak beroperasi dengan rincian:

a.    Tidak beroperasi sejak terbitnya izin penyelenggaraan:

b.   Tidak beroperasi pada tahun 2009 dan 2010:

c.    Tidak beroperasi pada tahun 2010 dan mengajukan surat pengembalian izin penyelenggaraan premium call (PT Trikomsel Yahoh Communication sudah tidak beroperasi dan telah mengajukan surat pengembalian izin mengingat sudah berakhirnya kerja-sama dengan PT Telkom):

"Jika tidak ada persoalan hukum lainnya, 16 perusahaan telekomunikasi tersebut  telah direkomendasikan untuk  dicabut status perizinannya karena kepada mereka sudah diberikan peringatan hingga 3 kali," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Jumat (19/7).

Gatot juga menjelaskan, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Ditjen PPI juga telah mendata adanya 17 perusahaan dengan total izin yang dimilikinya sebanyak 20 izin penyelenggaraan telekomunikasi yang diusulkan untuk dicabut status izinnya (juga sudah diperingatkan hingga 3 kali), yang terdiri dari:

1.  Ada 12 perusahaan (penyelenggara telekomunikasi) tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan dan atau pembayaran BHP Telekomunikasi.

2.   ]     2. Ada 5 perusahaan (penyelenggara telekomunikasi) tidak beroperasi dan mengajukan pengembalian izin penyelenggaraan telekomunikasi.

 Menurut Gatot, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika pada saat ini juga sedang mengingatkan kepada 48 perusahaan (penyelenggara telekomunikasi) yang menurut data yang ada dianggap berpotensi belum bayar BHP Telekomunikasi tahun 2012.

"Mereka ini sudah dikirimi surat tagihan / peringatan ketiga. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran BHP Telekomunikasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan maksimal 24 bulan dengan bunga majemuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2009," ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepada ke-48 perusahaan ini dimohon untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi dimaksud beserta dengan denda keterlambatannya ke rekening Bendahara Penerima Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Nomor Rekening : 103.0061.55555.9 Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Kantor kas Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110. (Rmg)