Presiden Berbuka Puasa Bersama dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju
Ini merupakan buka puasa bersama yang digelar kembali di Istana setelah terakhir digelar pada tahun 2019 lalu. Selengkapnya
Jakarta Pusat, Kominfo - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan memastikan bahwa Microsoft tidak akan menyesal berinvestasi di Indonesia.
"Saya pikir jika anda (Microsoft) berinvestasi di Indonesia, anda tidak akan menyesal. Saya berjanji. Sebab, semua insentif yang bisa anda dapat di mana saja, bisa anda dapatkan di sini," ujarnya saat menghadiri Microsoft Build: AI Day, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (30/04/2024).
Dalam acara yang menghadirkan President Microsoft Asia, Ahmed Mazhari, Menko Luhut memaparkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Presiden Indonesia mengenai kerja sama ini.
“Saya katakan di depan Presiden, kirim tim anda (Microsoft) untuk mengunjungi kami, dan kita bisa mendiskusikan detail tentang investasi anda di Indonesia, dan kami dengan senang hati untuk mengakomodasikannya, dengan berbagai insentif yang diterima Microsoft di India, Thailand, dan negar-negara lain,” jelasnya.
Microsoft telah mengumumkan komitmennya untuk menginvestasikan USD1,7 miliar atau setara Rp27,6 triliun di Indonesia. Dana ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur cloud dan AI (Artificial Intelligence) untuk empat tahun ke depan.
"Kami bisa berikan lebih baik dari yang lainnya. Jadi kami siap menerima tim kalian, kapan pun, minggu depan, atau kapan pun. Jadi ini Indonesia, dan kami sangat menerima baik Microsoft, dan kalian bisa gunakan peluang ini untuk berinvestasi di Indonesia,” tandas Menko Luhut.
Ini merupakan buka puasa bersama yang digelar kembali di Istana setelah terakhir digelar pada tahun 2019 lalu. Selengkapnya
Menurut Presiden, Indonesia memiliki kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik karena 68 persen penduduknya berada dalam rentang usia p Selengkapnya
Presiden menuturkan, Nusantara Logistics Hub and Services akan mendukung keberadaan IKN sebagai super hub. Selengkapnya
Kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga nega Selengkapnya