FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    04 10-2017

    1963

    Pelaku Usaha Harus Antisipasi Perubahan Trend Dunia

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengapresiasi semangat tinggi yang dimiliki para pelaku usaha saat berdiskusi mengenai perkembangan dunia usaha di Tanah Air. Bahkan, Presiden berjanji akan kembali meluangkan waktunya untuk melanjutkan diskusi tersebut.

    “Saya akan menyediakan waktu saya full setengah hari akan saya atur waktunya untuk lebih mendetailkan tadi yang disampaikan,” ujar Presiden saat memberikan sambutan di hadapan para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakornas) 2017 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang digelar pada di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (03/10/2017).

    Meskipun demikian, Kepala Negara berpesan agar para pelaku usaha selalu optimis dalam menjalankan usaha di Tanah Air. Mengingat saat ini tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia sudah semakin meningkat, mulai dari menjadi negara ke-4 tujuan investasi hingga peringkat kemudahan berbisnis yang berada di posisi 91 dari sebelumnya berada di posisi 106.

    “Kalau angka seperti ini diragukan, ini yang meragukan sebetulnya bukan dunia usaha, saya yakin ini orang politik. Atau politikus yang nyambi dengan dunia usaha. Ada apa gitu lho,” ungkapnya.

    Disamping itu, optimisme dalam dunia usaha juga bisa dilihat dari masih tingginya daya beli masyarakat. Walaupun banyak toko yang tutup, namun jasa kurir yang melayani usaha daring melonjak hingga 130 persen. Bahkan jasa perusahaan di bidang sewa gudang meningkat 14,7 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini menembus angka 12,14 persen.

    “Artinya, disitu ada aktivitas ekonomi. Kalau tidak, itu naik dari mana? Kenapa masih tidak percaya? Angka ini angka riil. Kalau tidak ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, tidak mungkin muncul angka ini,” kata Presiden.

    Selain itu, perkembangan yang cukup signifikan di sejumlah bidang ekonomi turut menyumbangkan optimisme di kalangan dunia usaha. Di antaranya kenaikan sektor perdagangan sebesar 18,7 persen, sektor industri naik 16,36 persen dibanding tahun lalu, sektor pertanian sebesar 23 persen, hingga pertambangan ekspor yang sudah pulih dan mulai merangkak naik sebesar 30,1 persen.

    “Angka seperti ini kalau tidak disampaikan isunya hanya daya beli turun. Saya lihat siapa yang berbicara, politik oh tidak apa. Kalau pengusaha murni saya ajak bicara. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blak-blakan saja,” ucap Presiden.

    Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan pentingnya para pelaku usaha mencermati secara detail masa transisi yang tengah melanda dunia usaha saat ini. Pemerintah lanjutnya, akan berupaya membantu para pelaku usaha dari segi kebijakan.

    “Saya setuju pertama mengenai BUMN. Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800. Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger,” tutur Presiden.

    Tak lupa, para pelaku usaha di seluruh daerah di Tanah Air akan dirangkul pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki kualitas dunia usaha Indonesia.

    “Kita blak-blakan saja, belum semuanya baik dan masih banyak yang harus kita benahi.  Karena kalau nanti yang mengerjakan pemerintahan, birokrasi, beda. Sentuhannya beda. Tapi kalau masukannya konkrit, satu perintah, ini dikerjakan,” ucap Presiden.

    Cermat Baca Peluang

    Presiden Joko Widodo mengharapkan kecermatan pelaku usaha dalam melihat peluang bisnis. Meski saat ini era digitalisasi tengah berkembang pesat, namun masih ada perkembangan lain yang tidak kalah penting dan memiliki peluang usaha yang besar.

    “Yaitu beberapa ratus juta penduduk di Tiongkok, India, Amerika Selatan, Afrika, saat ini dalam proses naik kelas untuk menjadi konsumen golongan kelas menengah (middle class),” ujar Presiden saat memberikan sambutan dihadapan para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakornas) 2017 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang digelar pada Selasa, 3 Oktober 2017, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

    Menurutnya, yang membedakan antara kelas menengah dengan kelas bawah adalah gaya hidup, lifestyle. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus bisa mencermati peluang bisnis yang ada pada middle class lifestyle.

    “Ini kan masalah peluang, dan ratusan juta penduduk sedang dalam proses untuk bergabung ke global middle class. Inilah peluang bisnis besar, jangan sampai dilewatkan. Jangan kita gagal menggarapnya,” ungkapnya.

    Apalagi Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi yang melimpah, mulai dari sumber daya alam hingga pariwisata. Potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan baik agar bisa memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain.

    “Jangan sampai negara tetangga kita justru yang menggarap dan menjadi saingan kita. Ini cepat-cepatan. Siapa yang duluan dia yang akan dapat. Jadi kita harus tau lifestyle industri ini apa,” ucap Presiden.

    Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani.

     

    Sumber

    Berita Terkait

    Bertemu Tony Blair, Presiden Bahas Investasi Energi dan Percepatan Transformasi Digital

    Dalam keterangannya selepas pertemuan, Menteri Investasi menyebut bahwa pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penti Selengkapnya

    Groundbreaking Masjid Negara di IKN, Presiden: Representasi Kemajemukan Indonesia

    Tidak hanya Masjid Negara, Presiden menyampaikan bahwa di kawasan tersebut nantinya juga akan dibangun sejumlah tempat ibadah lainnya. Mulai Selengkapnya

    Bahas Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Undang Pemuda

    RPJPN 2025-2045 menargetkan pendapatan per kapita Indonesia setara dengan negara maju mencapai USD30.300 di 2045. Kementerian PPN/Bappenas t Selengkapnya

    Wapres Ingatkan Tiga Hal tentang Fatwa Keagamaan di Indonesia

    Kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga nega Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA