Soal Siapa yang Layak Pimpin Badan Siber, Menkominfo: Tidak Harus dari Pemerintah

"Makin ke sini semakin dirasakan perlu segera kehadiran BSSN ini. Sekarang bukanya enggak dilakukan pemerintah untuk menangani masalah ancaman siber ini, hanya dilakukanya tidak terintegrasi secara keseluruhan," kata Menkominfo Rudiantara di kantor Menkopolhukam, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2017).

Terkait dengan siapa yang akan memimpin BSSN, ia menilai bisa berasal dari kalangan mana saja yang mempunyai kompetensi di bidang siber dan tidaklah harus berasal dari pemerintahan.

"Tidak harus dari pemerintah, dari mana aja yang penting mempunyai kompetensi, kapasitas dan kapabalitas di bidang siber, khusunya di siber attack. Siber juga ada soalnya yang urusan ekonomi," papar Rudiantara.

Saat ditanya mengenai pembentukan BSSN ini apakah merupakan antisipasi menjelang Pemilu 2019, Rudiantara mengatakan bahwa hal ini hanya kebetulan semata.

"Kalau saya sih melihatnya coincidence (kebetulan) namanya, sebetulnya kebutuhan tentang kemampuan merespon terhadap ancaman siber yang sudah terintegrasi itu sudah sangat lama. Jadi kalo misalkan mau memasuki tahun politik itu berjalan bersama," ungkap Rudiantara.

Menkopolhukam Wiranto sebelumnya mengakui adanya kejahatan siber yang semakin nyata, mengantisipasi hal tersebut secara khusus pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara Nasional. Menurut Wiranto, rapat koordinasi kali ini membahas mengenai masalah persenjataan, namun ia menjelaskan bahwa persenjataan yang dimaksud bukan senjata api melainkan senjata siber untuk melawan kejahatan.

Sumber: https://news.okezone.com/read/2017/10/03/337/1787890/soal-siapa-yang-layak-pimpin-badan-siber-menkominfo-tidak-harus-dari-pemerintah