FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
10 11-2017

514

Maret 2018, Izin Usaha Bisa Didaftarkan Secara Online

Kategori Sorotan Media | Evita Devega

Rencana tersebut merupakan bagian dari penerapan konsep e-government atau pemerintahan yang berbasis teknologi Harapannya dengan membuat pengurusan izin atau surat bisa dilakukan online, maka terjadi efisiensi dalam berbagai aspek.

"Aplikasi izin usaha dan soal surat-surat (contohnya keterangan kelurahan) yang diurus masyarakat rencananya bisa diurus online. Walau mungkin masih sulit, tapi mesti dicoba dan paksakan agar kinerja jadi lebih efektif," kata Rudiantara saat ditemui usai acara Kongres Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik, di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

 

Sebagai gambaran, e-government ini mirip dengan konsep smart city atau smart village, yang memakai teknologi informasi sebagai bagian dari penyederhanaan tata kelola kota dan desa. Misalnya, pemerintahan daerah Banyuwangi yang sekarang menghubungkan 220 desanya dengan internet sehingga masyarakat bisa mengurus surat-surat tertentu secara online.

 

Penerapan e-government tersebut nantinya akan dipayungi oleh peraturan presiden (Perpres). Namun untuk saat ini, Perpres tersebut belum ada karena masih dipersiapkan.

 

Persiapan tersebut dipimpin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sedangkan Kemenkominfo, yang dipimpin oleh Rudiantara, berperan mencari solusi teknologi yang cocok untuk digunakan dalam konsep itu.

Di sisi lain, Presiden Joko Widowo telah mengeluarkan Instrukti Presiden (Inpres) No 91 tahun 2017 yang bisa digunakan sebaagi landasan penyederhanaan proses perizinan. Salah satu poin di dalamnya adalah soal penyederhanaan proses izin usaha dengan memanfaatkan teknologi.

 

"Perpresnya masih digodok, kemungkinan selesai akhir tahun ini. Tapi sementara waktu dengan Inpres nomor 91 juga sudah bisa jadi dasar membuat semua perizinan bisa diurus online," ucap dia.

 

Proses penerapan e-government sendiri dipimpin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sedangkan Kemenkominfo, yang dipimpin oleh Rudiantara, berperan mencari solusi teknologi yang cocok untuk digunakan dalam konsep tersebut.

 

Sebelumnya, pada Juni 2017 lalu, Menpan RB Asman Abnur telah mengungkap niat untuk meluncurkan sistem e-government. Tujuannya adalah mencapai efisiensi dalam tata kelola serta kinerja kementerian.

 

Contohnya, selama ini banyak kepala daerah datang ke kantor Menpan RB untuk mengantarkan surat izin permohonan formasi kepegawaian. Bila menggunakan sistem e-government, maka pengantaran bisa dipermudah dengan mengirim secara online.

Sumber: http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/07/160311126/maret-2018-izin-usaha-bisa-didaftarkan-secara-online

Berita Terkait

Pangkas Birokrasi Via Sistem Online

Pelayanan publik mudah disalahgunakan aparat untuk mencari uang tambahan. Kendati haram tidak sedikit aparat suka. Agar layanan cepat, apara Selengkapnya

Sanksi Blokir Bagi Pedagang Online

Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pelaku bisnis perdagangan daring atau e-commerce yang tidak melaporkan produk dagangan mereka. Anca Selengkapnya

Target Kominfo di 2019: Palapa Ring Hingga Lahirkan Unicorn

Dalam Rapat Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Komisi I DPR, Menkominfo Rudiantara menjelaskan tujuh poin ya Selengkapnya

Tarif Sewa Palapa Ring Ditetapkan Pekan Depan

Jakarta - Proyek Palapa Ring bergerak maju. Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) akan menetapkan tarif imtuk infrastruktur Pal Selengkapnya