Indonesia Serukan Perlunya Masalah Laut Jadi Bagian Kesepakatan Paris

Bonn, Kominfo -  Efek perubahan iklim bagi laut merupakan salah satu prioritas pembahasan dalam Konferensi Para Pihak (COP 23) anggota Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change). Oleh karena itu, diselenggarakan sesi terkait Laut dan Perubahan Iklim pada Hari Sabtu (11/11/2017).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno yang menjadi salah satu pembicara kunci dalam sesi _Ocean Actions Day_ menyampaikan bahwa negosiasi Kesepakatan Paris (_Paris Agreement_) tidak menyertakan pakar kelautan, dan hukum laut. Oleh karena itu, tambahnya, hanya ada satu kata samudera dalam kesepakatan itu.

Dengan minimnya penyebutan kata "samudera" dalam kesepakatan internasional berbasis hukum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pasca 2020 itu, Havas khawatir apabila upaya mitigasi terhadap perubahan iklim  di samudera menjadi kurang optimal. "Kita  minta ada sebuah upaya internasional agar masalah laut menjadi bagian dan Paris Agreement. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan revisi Paris Agreement atau dengan mekanisme lain yang dapat disepakati bersama," tuturnya.

Padahal, menurut sebuah studi yang dipresentasikan dalam COP 23, kini kadar keasaman permukaan samudera naik hingga 26% bila dibandingkan dengan masa sebelum revolusi industri. Hal ini sangat membahayakan ekosistem laut, termasuk mengurangi jumlah stok ikan di laut.

Selain itu, mantan Dubes RI untuk Belgia itu juga menyampaikan bahwa upaya menghadapi perubahan iklim adalah upaya yg mahal. "Kita perlu pendanaan khusus sehingga harus melibatkan pihak swasta," tambahnya. 

Lebih jauh, Havas juga menyampaikan perlunya negara-negara yang menghadapi ancaman yang sama untuk membentuk kerjasama dan aliansi bersama. "Di sesi paralel itu daya sampaikan gagasan pembentukan forum negara kepulauan dan negara pulau untuk bekerjasama melakukan berbagai langkah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim," jelasnya. 

Ocean Actions Day dihadiri oleh Komisioner Lingkungan Hidup, Maritim dan Perikanan Uni Eropa Karmenu Vella, Menteri Energi Jerman Joschen Flashbart, Menteri Perikanan Fiji Inia Seruiratu, Wakil Presiden World Bank untuk Pembangunan Berkelanjutan Laura Tuck, Ketua tim negosiator COP 23 dari Fiji dan Chile.   Akademisi  dari AS, Eropa dan Asia turut pula hadir dalam sesi tersebut. 

Usai menjadi pembicara, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno juga bertemu dengan Presiden Republik Palau Tommy Remengesau.  "Kami  membahas secara informal berbagai kerjasama di bidang kelautan dan juga masalah perbatasan antar negara," tutupnya. (**)

Sumber:

Biro Informasi dan Hukum

Kemenko Bidang Kemaritiman