Apresiasi Mitra Bidang SDPPI Kemkominfo 2017

Siaran Pers No. 261/HM/KOMINFO/12/2017
Tanggal 27 Desember 2017
Tentang
Apresiasi Mitra Bidang SDPPI Kemkominfo 2017

Jakarta (SDPPI) - Menteri Komunukasi dan Informatika Rudiantara memberikan apresiasi kepada 23 mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian ini, khususnya yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) atas kontribusi dalam kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Fokusnya adalah mengapresiasi kontribusi (mitra) atas PNBP. Apresiasi ini diberikan kepada siapapun yang memberikan kontribusi kepada PNBP khususnya dalam konteks pemanfaatan frekuensi,” katanya dalam Apresiasi Mitra Bidang SDPPI di  Gedung Menara Merdeka Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Apresiasi Mitra Bidang SDPPI Kominfo 2017 ini merupakan pengakuan dan bentuk terima kasih atas kontribusi para pengguna layanan spektrum frekuensi radio, vendor telekomunikasi, asosiasi, dan instansi pemerintah yang telah bersinergi dengan Ditjen SDPPI. Melalui pemberian apresiasi ini diharapkan pembangunan dalam bidang SDPPI dapat terus ditingkatkan dengan terjalinnya sinergi yang semakin baik antara Ditjen SDPPI dengan para mitranya itu.

Lebih lanjut, Rudiantara meyampaikan bahwa PNBP yang dikelola Kominfo Tahun 2017 mencapai jumlah yang tertinggi yaitu sekitar Rp21 Triliun. “PNBP yang dikelola oleh Kominfo, yang diperoleh dari teman-teman operator, itu adalah BHP frekuensi, BHP telekomunikasi, BHP USO, dan semuanya, tahun ini adalah mencapai yang tertinggi yaitu kurang lebih Rp 21 Triliun,” jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo sektor yang ditangani lembaganya merupakan nomor dua terbesar yang memberi kontribusi kepada pemerintah melalui PNBP. “Nomor 1 yang berasal dari PNBP sektor migas tapi kita tahu bisnis migas menurun jadi kontribusinya diperkirakan tidak akan bisa secepat atau setinggi pertumbuhannya di bidang Kominfo,” tuturnya saat memberikan penghargaan dalam acara peresmian penerapan tanda tangan digital layanan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan senantiasa meningkatkan layanan dalam pengelolaan PNBP Sektor Kominfo. “Demikian halnya, prosesnya juga diperbaharui atau diperbaiki oleh Kominfo. Izin stasiun radio bisa ratusan ribu. Kalau dulu manual satu-satu repot, sekarang sudah machine to machine” ungkapnya.

Peningkatan layanan itu dilakukan dengan mempermudah dan mempercepat proses perizinan melalui komputerisasi. “Jadi dari komputer host-nya operator terhubung kepada kami dan dengan bank bayar-nya langsung. Jadi menghilangkan intervensi manusia dalam proses perizinan dan sekaligus pembayarannya. Itu tadi yang disebut host to host. Dan juga perizinan-perizinan frekuensi yang lain juga dipermudah. Perizinannya sudah online jadi kita tidak pakai lagi manual,” jelasnya.

Berikut 23 mitra kerja bidang SDPPI penerima Apresiasi Mitra SDPPI 2017 yang terbagi dalam 12 kategori penghargaan:

Peluncuran Tanda Tangan Digital

Penerapan tanda tangan digital dalam pelayanan Ditjen SDPPI, pada tahap pertama akan diimplementasikan pada ISR dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio. Implementasi tanda tangan digital diharapkan dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan melalui otomatisasi proses dari mulai front-end hingga ke back-end.

Pemegang ISR juga sudah dapat mengunduh sendiri ISR asli dalam bentuk elektronik (format file pdf) yang telah dilengkapi tanda tangan digital dan dapat diverifikasi secara online keaslian dan keabsahannya. ISR dalam bentuk pdf yang bisa dicetak pengguna (pemegang) tersebut merupakan salinan dari ISR asli yang berbentuk elektronik.

Tanda tangan digital memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan yang biasa dituliskan di atas kertas dan dilengkapi fitur keamanan (security) yang andal, serta memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Implementasi tanda tangan digital dalam pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kominfo juga merupakan salah satu bentuk dukungan program penggunaan tanda tangan digital secara nasional melalui SiVION (Sistem Verifikasi Online). Peluncuran inovasi penerapan tanda tangan digital dalam pelayanan ISR juga wujud dari komitmen Ditjen SDPPI dalam meningkatkan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan inovatif serta ramah lingkungan.

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Komunikasi dan Informatika