FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
28 02-2018

1981

Penghentian Layanan Bertahap Kartu Prabayar Telekomunikasi

SIARAN PERS NO. 62/HM/KOMINFO/02/2018
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS No. 62/HM/KOMINFO/02/2018
Tanggal 28 Februari 2018
Tentang
Penghentian Layanan Bertahap Kartu Prabayar Telekomunikasi

 

Berkenaan dengan tenggat waktu registrasi ulang nomor prabayar seluler berakhir pada tanggal 28 Februari 2018, diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Batas akhir registrasi ulang nomor prabayar pelanggan jasa telekomunikasi berakhir tanggal 28 Februari 2018.
  1. Pelanggan yang tidak melakukan registrasi ulang sampai 28 Februari 2018, akan dilakukan pemblokiran layanan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Mulai 1 Maret 2018, dilakukan pemblokiran layanan panggilan keluar (outgoing call) dan layanan pesan singkat keluar (outgoing SMS). Dalam keadaan ini, pelanggan masih dapat menerima telepon dan SMS masuk serta menggunakan data internet.
    • Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 31 Maret 2018, maka mulai 1 April 2018 dilakukan pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) dan menerima layanan pesan singkat (incoming SMS). Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan keluar dan layanan pesan singkat keluar, juga tidak bisa menerima layanan panggilan dan SMS. Pemblokiran tidak mencakup layanan data internet.
    • Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 30 April 2018, maka pada tanggal 1 Mei 2018 dilakukan pemblokiran total. Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan dan SMS keluar, tidak bisa menerima telepon dan SMS, serta tidak dapat menggunakan layanan data internet.
    • Selama belum dilakukan pemblokiran total, pelanggan masih tetap dapat melakukan registrasi ulang.
  1. Sampai dengan 28 Februari 2018 pukul 12.52 WIB, sejumlah: 305.782.219 nomor pelanggan telah diregistrasikan. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah melakukan registrasi dan menggunakan NIK dan No. KK secara benar dan hak sesuai peraturan perundang-undangan.
  1. Masyarakat dihimbau agar tidak menggunakan NIK dan No. KK secara tanpa hak untuk melakukan registrasi, termasuk yang diperoleh dari internet dan sumber lain, karena merupakan pelanggaran hukum.

 


BIRO HUMAS
KEMENTERIAN KOMINFO 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 193/HM/KOMINFO/08/2018 Tentang Kominfo Perpanjang Aduan Penyalahgunaan Data oleh Pihak Ketiga dalam Platform Facebook

Pada hari Sabtu (21/07/2018), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah mengumumkan kepada masyarakat Indonesia melalui berbagai m Selengkapnya

Siaran Pers No. 192/HM/KOMINFO/08/2018 Tentang Sebanyak 525 Base Stations Sudah Berhasil Dipulihkan, Kendala Terbesar Pasokan Listrik

Sejak peristiwa gempa bumi 7.0 SR pada Minggu, 19 Agustus 2018, pukul 21.56 WIB terjadi di Timur Pulau Lombok dan runutan gempa berikutnya, Selengkapnya

Siaran Pers No. 191/HM/KOMINFO/08/2018 Tentang Kondisi Terkini Pemulihan Layanan Telekomunikasi Pasca Gempa Bumi di NTB dan sekitarnya

Sampai dengan Senin (20/08/2018) sore, sudah 302 base station yang dipulihkan dan bisa digunakan untuk melayani kebutuhan telekomunikasi seh Selengkapnya

Siaran Pers No. 190/HM/KOMINFO/08/2018 Tentang BAKTI Kominfo Bertanggung Jawab Wujudkan Keadilan Akses Telekomunikasi

Pemerataan akses jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia merupakan kewajiban harus diwujudkan. Sebab Selengkapnya