FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
28 02-2018

1338

Penghentian Layanan Bertahap Kartu Prabayar Telekomunikasi

SIARAN PERS NO. 62/HM/KOMINFO/02/2018
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS No. 62/HM/KOMINFO/02/2018
Tanggal 28 Februari 2018
Tentang
Penghentian Layanan Bertahap Kartu Prabayar Telekomunikasi

 

Berkenaan dengan tenggat waktu registrasi ulang nomor prabayar seluler berakhir pada tanggal 28 Februari 2018, diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Batas akhir registrasi ulang nomor prabayar pelanggan jasa telekomunikasi berakhir tanggal 28 Februari 2018.
  1. Pelanggan yang tidak melakukan registrasi ulang sampai 28 Februari 2018, akan dilakukan pemblokiran layanan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Mulai 1 Maret 2018, dilakukan pemblokiran layanan panggilan keluar (outgoing call) dan layanan pesan singkat keluar (outgoing SMS). Dalam keadaan ini, pelanggan masih dapat menerima telepon dan SMS masuk serta menggunakan data internet.
    • Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 31 Maret 2018, maka mulai 1 April 2018 dilakukan pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) dan menerima layanan pesan singkat (incoming SMS). Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan keluar dan layanan pesan singkat keluar, juga tidak bisa menerima layanan panggilan dan SMS. Pemblokiran tidak mencakup layanan data internet.
    • Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 30 April 2018, maka pada tanggal 1 Mei 2018 dilakukan pemblokiran total. Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan dan SMS keluar, tidak bisa menerima telepon dan SMS, serta tidak dapat menggunakan layanan data internet.
    • Selama belum dilakukan pemblokiran total, pelanggan masih tetap dapat melakukan registrasi ulang.
  1. Sampai dengan 28 Februari 2018 pukul 12.52 WIB, sejumlah: 305.782.219 nomor pelanggan telah diregistrasikan. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah melakukan registrasi dan menggunakan NIK dan No. KK secara benar dan hak sesuai peraturan perundang-undangan.
  1. Masyarakat dihimbau agar tidak menggunakan NIK dan No. KK secara tanpa hak untuk melakukan registrasi, termasuk yang diperoleh dari internet dan sumber lain, karena merupakan pelanggaran hukum.

 


BIRO HUMAS
KEMENTERIAN KOMINFO 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 113/HM/KOMINFO/05/2018 Tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) Untuk Keperluan Khusus

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo telah menandatangani Surat Edaran Dirjen PPI Nomor 02 Tahun 2018 Selengkapnya

Siaran Pers No. 112/HM/KOMINFO/05/2018 Tentang Jumlah Pelanggan Telekomunikasi Seluler Prabayar Hasil Rekonsiliasi dan Berakhirnya Program Registrasi Ulang

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika selaku Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ahmad M. Ramli, bersama de Selengkapnya

Siaran Pers No. 111/HM/KOMINFO/05/2018 tentang Penyelenggara Platform Medsos Pastikan Kerjasama Penuh Turunkan dan Hapuskan Konten Terorisme dan Radikalisme

Menteri Komunikasi dan Informatika kembali mengadakan pertemuan dengan penyelenggara platform internet (aplikasi media sosial, messenger, ch Selengkapnya

Siaran Pers No. 110/HM/KOMINFO/05/2018 Tentang Kontribusi Industri Logistik untuk Ekonomi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia membutuhkan antisipasi dalam bentuk peraturan dan kebijakan Peme Selengkapnya