Tangani Pornografi Anak, Pemerintah Akan Bentuk Satgas
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak untuk memberantas per Selengkapnya
Jakarta, Kominfo - Rilis Sistem Informasi Pejalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) versi kedua ini memunculkan antusiasme di kalangan akademisi yang menghadiri launching SIMPLE V 2.0 di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Selasa (24/04/2018).
Rektor dari Universitas Diponegoro Yos Johan menuturkan penggunaan aplikasi ini merupakan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan efektifitas perjalanan dinas juga perizinan yang lebih transparan.
“Sesuai dengan namanya, aplikasi ini sangat membantu dan sangat simpel, tidak hanya prosesnya tetapi juga sisi pengamanannya,” kata pria yang biasa dipanggil Yos ini.
Tak hanya Yos, Julyeta Runtuwene dari Universitas Negeri Manado juga mengakui bahwa SIMPEL meningkatkan efektifitas perjalanan dinas dan aplikasi ini merupakan wujud nyata dari penerapan revolusi industri 4.0.
“Ya seperti kata Pak Mensesneg katakan, kita harus mengikuti perkembangan zaman revolusi industri 4.0, bekerja lebih efektif,” ucap Julyeta.
Tak sedikit yang berharap bahwa aplikasi ini dapat digunakan oleh semua pihak seperti yang diharapkan oleh Muhammad Yamin, perwakilan dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
“Harapannya aplikasi ini user friendly, dan verifikasi dari pejabat yang berwenang harus on timemenyeimbangkan sistem yang sudah oke,” kata Muhammad Yamin.
SIMPEL merupakan aplikasi perizinan online yang dibangun dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penerbitan surat persetujuan pemerintah atas PDLN. PDLN yang dimaksud meliputi PDLN pejabat negara, PNS, pegawai BUMN/BUMD dan tenaga Indonesia yang ditugaskan oleh lembaga negara atau instansi pemerintah. Bagi pengguna smartphone berbasis Android dan iOs, aplikasi SIMPEL V 2.0 ini dapat diunggah melalui Play Store atau App Store.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap hampir dua juta konten pornografi anak untuk memberantas per Selengkapnya
Sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 OJK telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi te Selengkapnya
Penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh Pemerintah. Selengkapnya
Kepala Negara mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Presiden menyebut semua hal harus dipastika Selengkapnya