Konsultasi Publik atas RPM Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi dan Radio Siaran

Siaran Pers No. 146/HM/KOMINFO/07/2018

Tanggal 25 Juli 2018

Tentang

Konsultasi Publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi dan Radio Siaran

Kementerian Kominfo membuka konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM Kominfo) tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi dan Radio Siaran.

Konsultasi publik ini akan berlangsung dari tanggal 26 Juli 2018 s.d. 2 Agustus 2018. Masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat langsung di-email ke  siti028@kominfo.go.id, siti008@kominfo.go.id, afaisa achmad@yahoo.com, ade.andrianto@kominfo.go.id, dan baghukprp@gmaii.com.

RPM Kominfo tersebut merupakan simplifikasi 5 (lima) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan 6 (enam) Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan penambahan 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri Kominfo baru tentang Persyaratan Teknis Perangkat Pemancar Radio Digital Audio Broadcating+ (DAB+), hal ini dilakukan  karena mengatur persyaratan teknis alat dan/atau perangkat yang sejenis, meliputi:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 36 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial - Second Generation;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Internet Protocol Set Top Box;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Teknis Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial-Second Generation;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Integrated Receiver/Decoder,
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Encoder lnternet Protocol Television
6. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 85/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Radio Siaran;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 268/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Set Top Box Satelit Digital
8. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 46/DIRJEN/2014 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Siaran Modulasi Frekuensi (Frekuensi Modulasi/FM) Sistem Analog;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 99/DIRJEN/2007 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Set Top Box TV Kabel;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 100/DIRJEN/2007 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Encoder Satelit Digital;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 169/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Televisi Siaran Sistem Analog; dan
12. Penambahan persyaratan teknis baru yaitu:

• Pemancar Radio Digital Audio Broadcating+ (DAB+);
• Cable modem termination system;
• Encoder satelit digital;
• Hybrid cable set top box; dan
• Hybrid fiber coax amplifier.

13. Rancangan Peraturan Menteri Kominfo ini selain mencabut ke 5 (lima) Peraturan Menteri Kominfo dan 5 (lima) Peraturan Dirjen tersebut di atas, juga mencabut 1 (satu) Peraturan Dirjen Postel Nomor 169/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Televisi Siaran Sistem Analog. 

Dalam RPM Kominfo terdapat penyempurnaan substansi dari Peraturan Menteri yang saat ini berlaku. Beberapa perbedaan yang signifikan adalah sebagai berikut:

Berikut lampiran Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM Kominfo) tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi dan Radio Siaran.

1. Lampiran I: Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation (Dvb-T2)
2. Lampiran II: Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial-Second Generation
3. Lampiran III: Persyaratan Teknis Persyaratan Teknis Perangkat Radio Siaran 
4. Lampiran IV: Persyaratan Teknis Perangkat Pemancar Radio Digital Audio Broadcasting + (Dab+)
5. Lampiran V: Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Set Top Box Televisi Kabel 
6. Lampiran VI: Persyaratan Teknis Perangkat Cable Modem Termination System
7. Lampiran VII: Persyaratan Teknis Perangkat Cable Modem
8. Lampiran VIII: Persyaratan Teknis Perangkat Hybrid Cable Set Top Box
9. Lampiran IX: Persyaratan Teknis Perangkat Hybrid Fiber Coax Amplifier
10. Lampiran X: Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Encoder Satelit Digital
11. Lampiran XI: Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Set Top Box Satelit Digital
12. Lampiran XII: Persyaratan Teknis Perangkat Internet Protocol Set Top Box
13. Lampiran XIII: Persyaratan Teknis Integrated Receiver/Decoder
14. Lampiran XIV: Persyaratan Teknis Perangkat Encoder Internet Protocol Television.

Noor Iza
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-350402
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo