Indonesia Kompetitif di Era Digital

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara optimistis, saat ini. Pemerintah Indonesia sudah dalam jalur yang tepat dalam pengembangan ekosistem dan cukup kompetitif untuk menyambut era ekonomi digital. Mengutip hasil riset McKinsey Company, pemerintah sudah menyiapkan dan membangun ekosistem ekonomi digital dengan baik.

Rudiantara mengaku sudah mendapatkan bocoran hasil riset McKinsey terbaru terkait perkembangan industri perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia, termasuk menerima salah satu rekomendasinya agar membangun ekosistem ekonomi digital dengan baik.

Itu sudah kita lakukan. Pemerintah dalam track yang benar. Kita bangun ekosistem agar ekonomi digital di Indonesia lebih kompetitif, kata dia, dalam acara Peluncuran Laporan Terbaru McKinsey Company tentang Nusantara Digital di Jakarta, Rabu (29/8) malam.

Selain pembangunan infrastruktur kabel fiber optik (Palapa Ring) yang akan menghubungkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan jaringan internet cepat pada 2019, pemerintah telah merubahpola pikir {mindset) agar tetap berada di depan. Pemerintah antara lain memfasilitasi dan mempercepat digitalisasi dengan kebijakan dan layanan yang disediakan, termasuk mempermudah perizinan agar terbentuk ekosistem ekonomi digital.

Menurut dia, pemerintah harus ahead the curve, dengan memfasilitasi dan mengakselerasi agar ekosistem digital bisa berjalan. Dia pun percaya bahwa regulasi yang terbaik adalah dengan pemangkasan regulasi (the best regulations is less regulate).

"Perizinan di Kemenkominfo sudah kami pangkas, dan kami terapkan someday service. Jika pagi diajukan, siang atau sore sudah bisa dapat izinnya. Kalau sore diajukan, esok pagi sudah bisa didapatkan," jelasnya.

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan kemunculan 1.000 perusahaan rintisan berbasis teknologi (start up) dan Next Indonesia Unicorn untuk mendorong berkembangnya ekonomi digital di Tanah Air.

Dalam skala global, Rudiantara menceritakan, bagaimana dalam pertemuan Menteri Digital Negara G-20, Indonesia menyampaikan proposal dan diterima sebagai inisiatif untuk memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di negara masing-masing.

"Baru saja, saya dari Argentina. Di sana, kita ajukan proposal untuk memanfaatkan teknologi digital. Kuncinya ada pada sharing economy, workforce digitalization, dan keuangan inklusif," ujar dia.

Menurut Menkominfo, hal itu tidak hanya dilakukan oleh Kemenkominfo. "Saya yakin, semua teman-teman di kementerian lain dan juga di Kantor Staf Presiden melakukan hal yang sama. Kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia lebih kompetitif," tegasnya.

Kepala Kantor Staf Presiden Moe-ldoko menilai, ekonomi digital di Indonesia bukan hanya potensi, melainkan juga kekuatan yang luar biasa. Pemerintah pun telah mengembangkan pelayanan berbasis elektronik untuk melayani dan memudahkan masyarakat agar kegiatan ekonomi digital bisa berkembang optimal.

"Pemerintah telah berupaya meningkatkan kemudahan berusaha. Dan baru saja meluncurkan online single submission. Kita harapkan semua urusan-urusan bisa diselesaikan secara cepat," ungkapnya.

Perdagangan Online

Sementara itu, McKinsey Company merilis hasil riset terbarunya bertajuk Nusantara Digital Bagaimana Perdagangan Online Mendorong Perkembangan Ekonomi Indonesia (The Digital Archipelago How Online Commerce is Driving Indonesias Economic Development). Riset mengupas data besaran pasar perdagangan online, dampak sosial-ekonomi, faktor dan cara mengatasi tantangan, serta rekomendasi untuk mewujudkan Indonesia digital.

"Realitas ekonomi digital di Indonesia dibangun dari tiga hal kunci, yaitu ekosistem ekonomi digital, talent atau sumberdaya manusia, dan pemberdayaan usaha menengah," kata Managing Partner McKinsey Company Indonesia Philia Wibowo.

McKinsey memproyeksikan nilai pasar E-Commerce di Indonesia bisa mencapai US$ 55-65 miliar pada 2022. Nilai tersebut setara dengan pertumbuhan delapan kali lipat dari transaksi E-Commerce sekitar US$ 8 miliar sepanjang 2017.

Menurut Phillia, proyeksi tersebut merupakan gabungan nilai transaksi (gross merchandise value/GMV) pembelian barang yang terjadi pada platform E-Commerce formal dan socio commerce. Nilai transaksi pada eommerce formal US$ 40 miliar dan socio commerce yang biasa dilakukan melalui media sosial Instagram, Fa-cebook, dan lainnya USS 15-25 miliar.

Sementara itu, tingkat penetrasi E-Commerce lima tahun mendatang diperkirakan menyentuh 17-30% terhadap keseluruhan transaksi ritel dari saat ini 5%. "Dengan leapfrog yang terjadi pada online commerce, ada beberapa manfaat ekonomi yang dapat dirasakan Indonesia," paparnya.

Pada 2017, Indonesia memiliki pedagang online sekitar 30 juta, atau sekitar 15% dari 195 juta penduduk dewasa. McKinsey juga memperkirakan, pada 2022, kegiatan bisnis tersebut membuka kesempatan kerja bagi 26 juta orang, baik langsung maupun tidak langsung, mencakup pekerja pada platform e-commerce, jasa logistik, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa faktor, yaitu terus bertumbuhnya tingkat penetrasi pengguna smartphone, asumsi berlanjutnya penguatan fundamental daya beli masyarakat Indonesia, dan adopsi teknologi masyarakat yang relatif cepat. Namun, terdapat beberapa tantangan untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem E-Commerce di Indonesia, yaitu masih kurangnya akses logistik serta infrastruktur pembayaran nontunai.

Sumber: Investor Daily (31/08/2018)