Perang tagar Pilpres dinilai MUI lebih banyak mudarat ketimbang manfaat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti perang tagar bernada Pilpres seperti #2019GantiPresiden dengan #Jokowi2Periode yang ramai di media sosial. MUI memandang perang tagar tersebut lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. 

"Kami menilai mudaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya," kata Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa'adi, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (3/9). 

Meski belum memasuki masa kampanye dan tak melanggar aturan Pemilu, MUI menyarankan perang tagar tersebut disetop. Alasannya, perang tagar itu berpotensi memicu konflik di tengah suhu politik yang kian memanas. 

"Untuk hal tersebut kami mengimbau kepada semua pihak agar dalam menyampaikan ekspresi dan menyatakan pendapatnya harus tetap mengindahkan nilai-nilai kesantunan, kepatutan, akhlakul karimah dan rambu-rambu undang-undang serta tidak mengumbar rasa kebencian yang berpotensi merusak kerukunan bangsa," ujar Zainut. 

MUI juga menyinggung soal kebebasan setiap masyarakat yang diatur secara konstitusional sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 1998. Akan tetapi, MUI meminta kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat itu masih sesuai dengan norma-norma kepatutan, etika dan peraturan perundang-undangan. 

"Hanya yang perlu dipahami adalah hak asasi manusia (HAM) itu bukanlah kebebasan yang mutlak tanpa batas melainkan ada pembatasannya yaitu undang-undang," kata Zainut. 

MUI pun meminta kepada elite politik tak menampilkan rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dalam berpolitik. Serta meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas, adil, transparan dan profesional dalam menindak ancaman perpecahan bangsa. 

"Kepada Umat Islam diserukan agar tetap memelihara ukhuwah Islamiyah dan tidak terjebak dalam permusuhan dan pertentangan internal yang dapat merusak tali silaturahmi. Jadikanlah perbedaan aspirasi politik sebagai rahmat untuk saling menghormati dan memuliakan agar ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah tetap terpelihara," tukas Zainut. 

MUI juga mengimbau kepada tokoh agama untuk ikut mendinginkan suasana dan menenteramkan umat agar pesta demokrasi yang menjadi hajatan nasional dapatberjalan dengan lancar, tertib, aman dan menggembirakan. 

"Kami ingin mengingatkan bahwa tujuan Pemilu tidak hanya sekedar memilih dan mengganti presiden saja, tetapi lebih dari itu adalah membangun sebuah peradaban bangsa yang demokratis, maju, berdaulat, adil, sejahtera dan beradab," tandasnya. 

Sebelumnya, Perang tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi mulai bermunculan di media sosial jelang kampanye Pilpres 2019. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya tidak bisa mencegah terjadinya perang tagar yang dibuat kubu pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Pihaknya tidak bisa memastikan apakah perang tagar itu akan mengganggu jalannya Pilpres 2019. Namun, Rudiantara mengingatkan agar kedua kubu tidak terbawa perasaan dalam merespons gencarnya perang tagar kedua kubu tersebut. 

"Ya balik lagi ke kita gitu loh, asal jangan baperan semuanya, itu aja. Kalau hashtag kan enggak bisa dicegah, yang penting jangan baperan," kata Rudiantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/8). 

Selama Pilpres berlangsung, kata Rudiantara, Kominfo mensinyalir berita-berita hoaks akan bermunculan di ruang publik. Tapi Kominfo akan bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk mengantisipasi maraknya berita hoaks di Pilpres 2019. 

Rudiantara memprediksi, serangan berita-berita hoaks kepada kubu Jokowi dan Prabowo akan bermunculan saat masa kampanye dibuka oleh KPU. 

"Hoax ada pasti, tapi yang penting bagaimana kita mengaddressnya dan kita bersamadengan platform juga menyiapkan tools alat dengan bawaslu dan KPU sudah kita bicarakan," ujarnya.

Sumber Berita: www.merdeka.com (03-09-2018)