FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    14 09-2018

    695

    Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Wavelength Division Multiplexing

    SIARAN PERS NO. 221/HM/KOMINFO/09/2018
    KategoriSiaran Pers

    Siaran Pers No. 221/HM/KOMINFO/09/2018

    Tanggal 14 September 2018

    Tentang

    Konsultasi Publik terhadap RPM Kominfo mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Wavelength Division Multiplexing

     

     

     

    Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis Perangkat Wavelength Division Multiplexing yangmerupakan simplifikasi  atas 2 (dua) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan 1 (satu) Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yaitu:

    1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/04/2012 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Coarse Wavelength Digital Multiplexer (CWDM);
    2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/05/2012 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Dense Wavelength Digital Multiplexer (DWDM); dan
    3. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 84/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Wavelength Division Multiplexing/WDM.

    Selain mensimplifikasi  atas 2 (dua) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan 1 (satu) Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, RPM tersebut terdapat penyempurnaan substansi dari Peraturan Menteri yang saat ini berlaku dan terdapat perbedaan yang signifikan yaitu:

    No.

    Hal yang diatur

    Peraturan Menteri yang saat ini berlaku

    Rancangan Peraturan Menteri

    1

    Optical Line Interface

    Mean Lauched Power:

    a.    2.5 Gbps: -10 dBm ~ 0 dBm;

    b.    10 Gbps: -5 dBm ~ +5 dBm;

     

    Mean Lauched Power:

    a.    2.5 Gbps: -10 dBm ~ 0 dBm;

    b.    10 Gbps: -5 dBm ~ 0 dBm;

    c.    40 Gbps: -5 dBm ~ 0 dBm;  atau

    d.    100 Gbps: +3 dBm ~ -3 dBm.

     

     

    2

    Optical Line Interface

    Minimum Receiver Sensitivity:

    a.    2.5 Gbps: -24 dBm;

    b.    10 Gbps: -14 dBm;

    Minimum Receiver Sensitivity:

    a.  2.5 Gbps: -24 dBm;

    b.  10 Gbps: -14 dBm;

    c.  40 Gbps: -14 dBm; atau

    d.  100 Gbps: -14 dBm

     

    3

    Persyaratan keselamatan listrik

    IEC 60950-1

    IEC 62368-1

    4

    Persyaratan Electromagnetic Compatibility

    CISPR 22

    CISPR 32

     

    parameter  yang bersifat normatif dan kualitatif

    -      persyaratan bahan baku dan konstruksi

    -      kondisi lingkungan

    -      sistem proteksi

    -      fasilitas alarm

    -      persyaratan fungsi di line interface

    -      persyaratan backplane

    -      persyaratan metode manajemen

    -      persyaratan fungsi karakterisitik optik multiplexer/demultiplexer

    dihapus

    5

    Parameter teknis yang tidak dapat diuji

     

    -      minimum extintion ratio

    -      minimum receiver overload

    -      maximum receiver reflectance

    -      average launch power of OFF transmitter (ma)x

    -      maximum vertical eye-closure penalty

    -      maximum local loop BER.

    dihapus

    RPM Kominfo tersebut telah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan  Biro Hukum, Direktorat Standardisasi PPI, Risti, dan Bagian Hukum SDPPI, namun mengingat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud perlu adanya masukan dari masyarakat sehingga perlu dilakukan konsultasi publik, dan sesuai prosedur bahwa setiap RPM sebelum dilakukan penetapan perlu dilakukan konsultasi publik.

    Kementerian Kominfo menerima masukan dari masyarakat terhadap RPM tersebut melalui email ke siti028@kominfo.go.id, siti008@kominfo.go.id, danwahyu@postel.go.id s.d. 17 September 2018.

     

     

    Ferdinandus Setu

    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo

    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

    Telp/Fax : 021-350402

    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo

     

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut

    Selengkapnya

    Siaran Pers No. 156/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Peluncuran e-Penyiaran untuk Layanan Sameday dan Versi Mobile

    Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Penyiaran Indonesia meluncurkan layanan e-Penyiaran yang memangkas waktu pemberian izi Selengkapnya

    Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat

    Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.... Selengkapnya

    Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua

    Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua Selengkapnya