FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
14 09-2018

377

Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Wavelength Division Multiplexing

SIARAN PERS NO. 221/HM/KOMINFO/09/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 221/HM/KOMINFO/09/2018

Tanggal 14 September 2018

Tentang

Konsultasi Publik terhadap RPM Kominfo mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Wavelength Division Multiplexing

 

 

 

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis Perangkat Wavelength Division Multiplexing yangmerupakan simplifikasi  atas 2 (dua) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan 1 (satu) Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yaitu:

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/04/2012 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Coarse Wavelength Digital Multiplexer (CWDM);
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/05/2012 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Dense Wavelength Digital Multiplexer (DWDM); dan
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 84/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Wavelength Division Multiplexing/WDM.

Selain mensimplifikasi  atas 2 (dua) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan 1 (satu) Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, RPM tersebut terdapat penyempurnaan substansi dari Peraturan Menteri yang saat ini berlaku dan terdapat perbedaan yang signifikan yaitu:

No.

Hal yang diatur

Peraturan Menteri yang saat ini berlaku

Rancangan Peraturan Menteri

1

Optical Line Interface

Mean Lauched Power:

a.    2.5 Gbps: -10 dBm ~ 0 dBm;

b.    10 Gbps: -5 dBm ~ +5 dBm;

 

Mean Lauched Power:

a.    2.5 Gbps: -10 dBm ~ 0 dBm;

b.    10 Gbps: -5 dBm ~ 0 dBm;

c.    40 Gbps: -5 dBm ~ 0 dBm;  atau

d.    100 Gbps: +3 dBm ~ -3 dBm.

 

 

2

Optical Line Interface

Minimum Receiver Sensitivity:

a.    2.5 Gbps: -24 dBm;

b.    10 Gbps: -14 dBm;

Minimum Receiver Sensitivity:

a.  2.5 Gbps: -24 dBm;

b.  10 Gbps: -14 dBm;

c.  40 Gbps: -14 dBm; atau

d.  100 Gbps: -14 dBm

 

3

Persyaratan keselamatan listrik

IEC 60950-1

IEC 62368-1

4

Persyaratan Electromagnetic Compatibility

CISPR 22

CISPR 32

 

parameter  yang bersifat normatif dan kualitatif

-      persyaratan bahan baku dan konstruksi

-      kondisi lingkungan

-      sistem proteksi

-      fasilitas alarm

-      persyaratan fungsi di line interface

-      persyaratan backplane

-      persyaratan metode manajemen

-      persyaratan fungsi karakterisitik optik multiplexer/demultiplexer

dihapus

5

Parameter teknis yang tidak dapat diuji

 

-      minimum extintion ratio

-      minimum receiver overload

-      maximum receiver reflectance

-      average launch power of OFF transmitter (ma)x

-      maximum vertical eye-closure penalty

-      maximum local loop BER.

dihapus

RPM Kominfo tersebut telah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan  Biro Hukum, Direktorat Standardisasi PPI, Risti, dan Bagian Hukum SDPPI, namun mengingat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud perlu adanya masukan dari masyarakat sehingga perlu dilakukan konsultasi publik, dan sesuai prosedur bahwa setiap RPM sebelum dilakukan penetapan perlu dilakukan konsultasi publik.

Kementerian Kominfo menerima masukan dari masyarakat terhadap RPM tersebut melalui email ke siti028@kominfo.go.id, siti008@kominfo.go.id, dan wahyu@postel.go.id s.d. 17 September 2018.

 

 

Ferdinandus Setu

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo

e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Telp/Fax : 021-350402

Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 44/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Perpanjangan Waktu Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Penetapan Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Kementerian Kominfo memperpanjang konsultasi publik atas RPM Kominfo tentang Tata Cara Penetapan Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Selengkapnya

Siaran Pers No. 43/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Penyelenggara Pos Yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Pertama dan Sanksi Teguran Melalui Website Pertama

Kementerian Kominfo mempublikasikan sanksi teguran tertulis pertama melalui website terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 42/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Kominfo Rebut Penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik

Kementerian Komunikasi dan Informatika meraih penghargaan sebagai Lembaga Pemerintah dengan Pengelolaan Anggaran Terbaik untuk Kategori Pagu Selengkapnya

Siaran Pers No. 41/HM/KOMINFO/02/2019 tentang Bangun Talenta Robotik Sejak Dini, Bekal Hadapi Bonus Demografi 2030

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, tahun 2030 Indonesia akan berada di puncak bonus demografi. Sehingga anak bangsa y Selengkapnya