Pemerintah Bakal Tunjuk Operator Baru

Jakarta - Pemerintah masih terus berupaya mempertahankan slot orbit Satelit 123 derajat Bujur Timur (BT) agar tidak lepas ke negara lain. Salah satunya dengan menyiapkan dan menunjuk operator baru untuk mengisi slot orbit satelit tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sudah mengembalikan pengelolaan slot orbit kepada kominfo. Menurut dia, setidaknya ada tiga perusahaan siap mengisi slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang ditinggalkan satelit Garuda-1 itu.

"Hankam sudah menyerahkan kembali ke kominfo penggunaan slot orbitnya. Palinglama akhir Oktober akan kita putuskan kepada siapa slot orbit itu dialokasikan untuk dipakai," kata Rudiantara seusai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Jakarta, kemarin.

Rudiantara pun memastikan slot tersebut akan diberikan ke perusahaan dalam negeri. Saat ini, ujarnya, kominfo tengah mencermati kemampuan teknis, keuangan, dan rencana penggunaan yang disodorkan masing-masing perusahaan. Namun, dia belum mau mengungkap siapa saja perusahaan yang berminat mengisi slot orbit 123 derajat Bujur Timur itu.

Rudiantara mengaku pihaknya telah menghubungi lebih dari 15 perusahaan yang dianggap mampu dan ingin mengoperasikan slot itu. Namun, akhirnya hanya empat perusahaan yang mengajukan usulan. "Mudah-mudahan September ini akan ditetapkan siapa yang akan menggunakan slot itu," katanya.

Dia juga mengatakan, perusahaan yang bisa mengambil slot itu harus memenuhi beberapa kriteria, seperti kemampuan keuangan atau finansial serta memiliki pengalaman teknis.

Inspektur Jenderal Kemenhan Thamrin Marzuki menolak berkomentar soal pengembalian pengelolaan satelit ini ke kominfo. Ditemui seusai rapat, Irjen Kemhan hanya mengarahkan awak media agar bertanya pada Menkominfo. "Pak Menkominfo saja," ungkapnya.

Langkah mengamankan slot orbit 123 derajat Bujur Timur merupakan mandat Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pertahanan. Posisi itu dinilai strategis untuk dipertahankan karena bisa menjangkau seluruh Asia-Pasifik. Sampai 2015, slot itu ditempati Satelit Garuda-1 milik Indonesia. Namun, satelit itu bergeser dan digantikan sementara oleh Satelit Artemis yang disewa Kemenhan.

Namun masalah lain muncul. Kemenhan menunggak uang sewa satelit sebesar USD 16.7 juta. Setahun sudah kementerian di bawah Ryamizard Ryacudu itu tidak membayar sewa satelit ke Avanti Communications Group. Dari total kontrak sewa senilai USD30 juta, Kemenhan baru membayar sebesar USD13,2 juta. Masalah itu pun berujung pada gugatan yang dilayangkan Avanti ke Badan Arbitrase Internasional.

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan Bambang Hartawan mengungkapkan pihaknya sudah tiga kali melakukan negosiasi. Kemenhan, katanya, telah meminta perpanjangan waktu untuk membayar sisa tagihan penyewaan Satelit Artemis.

"Saat ini kami harus menyelesaikan administrasi, harus normal. Kan jadi nggak ketemu. Kami bicarakan terus dengan kementerian lain. Proses di Indonesia kan lama. Nego dengan Kemenkeu, tapi sana sudah nggak tahan. Bagaimana belum bayar, belum bayar," katanya.

Bambang mengatakan, kementeriannya akan membayar seluruh tagihan yang tersisa. Hanya saja masih butuh waktu untuk menyelesaikan masalah yang menghambat pencairan dana.

"Sebenarnya sudah menyisihkan anggaran untuk pembayaran sewa. Hanya saja ada masalah administrasi. Tidak ada masalah yang serius. Hanya miskomunikasi. Dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di bawah," ujarnya.

Avanti sudah menarik Satelit Artemis dari orbit 123 derajat Bujur Timur. Padahal aturan internasional mewajibkan posisi itu tidak boleh kosong. Meski demikian, kata Bambang, Pemerintah Indonesia masih punya waktu tiga tahun mengisi kembali slot orbit itu. "Sewa Artemis pada 2016, Indonesia masih ada waktu hingga 2020 untuk menempatkan satelit lain. Harus dipertahankan, apalagi ini untuk kepentingan pertahanan. Ada 8 negara saja yang punya slot" katanya.

sumber berita: Harian Seputar Indonesia, halaman 5 (25/09/2018)