Cegah Konflik Pemilu, Maksimalkan Peran Babinkamtibmas

Jakarta - Kepolisian telah melakukan pemetaan daerah rawan konflik pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pemetaan diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, peran Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) perlu ditingkatkan.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, dalam Pemilu 2019 peran Babinkantibmas dan fungsi intelijen harus dimaksimalkan guna mengantisipasi munculnya gesekan di masyarakat. "Polri harus mengantisipasi terjadinya gesekan di masyarakat karena adanya perbedaan dukungan calon presiden ataupun calon anggota legislatif (caleg)," kata Sahroni di Jakarta, Selasa (25/9).

Menurutnya, Babinkamtibmas dan fungsi intelijen di tubuh Polri memiliki peran penting dalam pengamanan pemilu. Babinkantibmas diyakini dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara, dimaksimalkannya fungsi intelijen, diharapkan dapat mencegah konflik atau bentrokan sebelum terjadi.

"Babinkamtibmas harus terus menyosialisasikan pentingnya persatuan meski berbeda pendapat. Jangan sampai Babinkamtibmas justru condong ke salah satu kubu. Sosialisasikan pesan damai dalam berbagai kesempatan," ujarnya.

Dirinya juga menekankan instansi-instansi berwenang untuk mencermati maraknya berita bohong di media sosial (medsos) menjelang Pemilu 2019. Merujuk temuan Polri, jumlah rata-rata berita bohong dalam sehari mencapai 3.500 dan diprediksi bakal meningkat seiring semakin dekatnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada April tahun depan.

"Direktorat Siber Polri harus memaksimalkan fungsi pengawasan dan penindakan. Pengawasan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," katanya.

Sumber : www.beritasatu.com (25/09/2018)