Antisipasi Potensi Konflik di Media Sosial, Kominfo Prioritaskan Edukasi

Jakarta, Kominfo - Meningkatnya pengguna sosial media di Indonesia berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri jika  tidak dikelola dengan baik. Guna mengantisipasi konflik horizontal yang mungkin ditimbulkan karena maraknya ujaran kebencian di media sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama penyedia platform media sosial berupaya membangun pemahaman pengguna. 

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semual Abrijani Pangerapan mengatakan masyarakat juga perlu diberi edukasi agar bisa terlatih menggunakan teknologi digital ini dengan baik dan produktif. 

"Bukan hanya kita dengan Facebook, yang lainnya juga harus turut serta. Jadi bukan hanya dengan menggunakan untuk menyebarkan hal-hal yang negatif, hoax atau apapun, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk enhance kehidupan mereka, untuk enhance pekerjaan mereka, untuk enhance mereka punya kreatifitas," ungkapnya dalam kegiatan Kampanye “Laju Digital” yang dilaksanakan Facebook Indonesia di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Rabu ( 26/09/2018).

Dirjen Aptika mengharapkan literasi bisa tumbuh pada masyarakat agar bisa menikmati teknologi, karena mereka sudah mengeluarkan uang begitu banyak untuk pulsa agar tidak menghasilkan atau malah membodohi dirinya atau terbodohkan oleh hoax-hoax yang ada.

“Ini kita lakukan literasi supaya mereka bisa memahami hoax, kita mengajarkan masyarakat bagaimana memilah dan memilih karena pengaruh internet itu besar sekali tidak bisa dibatasi. Dan kami pun memahami itu bahkan menginfokan kami ada pembatasan, namanya pengendalian. Kita tahu pengendalian itu hanya sesaat, internet itu dikendalikan sepanjang masa karena selalu ada jalan untuk mencatatkan, mendapatkan informasi yang tidak benar itu. Satu-satunya jalan adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakatnya,” jelas Semuel.

Dirjen Aptika mengapresiasi pegiat dunia maya yang melakukan edukasi untuk melawan hoax, konten-konten negatif. "Yang bisa adalah kita, yang mengendalikan kita yang mengakses. Jadi, satu-satunya jalan adalah cerdaskan pengaksesnya, akhirnya dia jadi tahu bisa memilah dan memilih, itu harapannya. Filter yang paling utamanya adalah di orang, penggunanya itu, bukan di mesin apapun," ungkapnya.

Pemblokiran Konten

Menurut Semuel, upaya pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo hanya untuk menjaga agar masyarakat tidak lebih terekspos lebih besar. "Meski kita bisa lakukan pemblokiran secara penuh di internet. Gak mungkin internet itu diblokir, di China bahkan di dunia gak bisa 100 persen. Kita baru bisa mengendalikan yang namanya konten pornografi itu kita lakukan kemarin, kemudian habis itu sudah bisa, itu baru 90%. Masih ada 10% lagi yang harus kita lakukan secara manual," jelasnya.

Dirjen Aptika menyatakan saat ini penanganan konten yang mengandung hoax masih dilakukan secara manual. Semuel menyatakan ada beberapa pertanyaan mengenai penanganan hoax. "Ada lagi yang minta, Pak yang hoax bisa dilakukan secara otomatis engga? Bagaimana ya mendeteksi hoax secara otomatis? Saya sih bingung ada orang yang bisa ciptakan sistem itu, mesin learning ini bisa mendekteksi konten-konten hoax secara otomatis. Saya pastikan itu belum bisa. Kita melakukannya secara manual, kita hitung laporannya, kita analisa kita cari yang bener yang mana lalu kita bandingkan mana yang benar, lalu kita beri stempel,” jelasnya.

Semuel Pangerapan bercerita mengenai pengalamannya kerja di APJII sebelum bergabung dengan Kominfo. Menurutnya sebagai penyelenggara akses internet, prinsip utama yang dipegang adalah memberikan akses kepada masyarakat. Namun, setelah menjadi bagian dari pemerintah, tindakan blokir perlu dilakukan karena kondisi literasi masyarakat kita belum sama.

"Saya tuh di pemerintahan selalu dikatakan orang yang anti blokir, saya sering dikatain teman-teman kalau sekarang ini Semmy sukanya blokir. Bahwa saya menolak yang namanya penyimpangan pemerintah. Pak, ini belum bisa diblokir, gak ada pelanggarannya. Jadi saya disebutnya Dirjen yang anti blokir. Memang ini harusnya dilakukan penetralisir melalui siaran pers, gak bisa serta merta diblokir. Kalau diblokir itu namanya membenarkan bahwa dia memang benar," tuturnya.

Bahkan untuk konten tertentu yang diminta blokir oleh lembaga lain, Dirjen Aptika lebih menyarankan untuk memberikan klarifikasi dan keterangan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan masyarakat. "Ada yang diwawancarai secara tersembunyi terus dimuat, dia dikonfrontasi oleh atasannya dia tidak pernah bebicara seperti itu. (Saya sarankan) Bapak kasih statetement aja daripada di blok. Benar saja, dilakukan stigma justru langsung turun. Tapi kalo saya blok pasti langsung naik itu viralnya, bahkan di-copy write kemana-mana," paparnya.

Dirjen Aptika menegaskan saat ini pemeerintah tidak serta merta melakuakn blokir setiap kali ada isu. Kementerian Kominfo mengedepankan counter terlebih dahulu sebagai bagian dari pembelajaran. "Kalau diblok nanti tidak ada pembelajaran itu salahnya kenapa ya, tetapi kalau dicounter dia berimbang, jadi tahu oh ini yang bener ternyata yang ini, diterapkan oleh instansi ini yang punya wewenang dan data, yang ini yang kredibel dan ini yang tidak punya,” tandasnya.

Meskipun demikian, Dirjen Aptika menyatakan memang ada konten yang harus diblokir. Ia menyontohkan tentang kasus pengeroyokan suporter di Bandung. "Per kemarin saja itu ada 30 konten sudah diblok, diupload lagi. Mungkin juga nanti ada kerjasama dengan Facebook. Begitu kita ajukan diblok, bisa gak diketemukan DNA-nya, begitu ada yang mengupload lagi langsung bisa karena harusnya sudah teridentifikasi. Jadi bagi siapapun yang mengupload lagi video yang sama otomatis sudah di take down," jelasnya.

Kementerian Kominfo dan pemerintah menurut Semuel, tetap mengedepankan penghargaan atas privasi atau perlindungan hak pribadi dalam melakukan blokir konten. "Yang belum bisa kita tangani jika disebarkan di WA Group, maupun telegram, atau sejenisnya karena itu adalah percakapan yang sifatnya privasi. Pemerintah tidak boleh masuk kecuali ada yang benar-benar membahayakan negara jadi target double intercept, tetapi tidak semuanya harus ada targetnya terlebih dahulu,” tandasnya. 

Bangun Kebijakan Menyeluruh

Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari menyepakati upaya untuk membangun pemahaman dari hilir ke hulu. Menurut Ruben, paradigma digital masyarakat belum terbangun. Sebagian besar pengguna internet masih berfokus pada pemanfaatan media sosial belum di dominasi dengan pemahaman yang lebih maju.

"Saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia sesuai data Kementerian Kominfo telah mencapai 63 juta orang, dimana 95% nya merupakan pengguna sosial media. Untuk Facebook sendiri tercatat 115 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia," sebutnya.

Kampanye laju digital akan dilaksanakan di 15 kota di Indonesia, termasuk 10 kota di Indonesia timur seperti Gorontalo yang telah menjadi kota pertama dilaksanakannya program ini, Kupang, Manokowari, dan Mataram. Kampanye itu merupakan bagian dari kerjasama Facebook dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

“Salah satu tujuan dari kampanye “Laju Digital” ini khususnya bagi pemerintahan yaitu membangun kapasitas untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pemerintah daerah dalam media sosial,” terang Ruben.