FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
12 10-2018

97

Promosikan Upaya Menutup Kesenjangan dengan Inisiatif Ekonomi Digital

SIARAN PERS NO. 278/HM/KOMINFO/10/2018
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 278/HM/KOMINFO/10/2018

Jumat, 12 Oktober 2018

Tentang

Promosikan Upaya Menutup Kesenjangan dengan Inisiatif Ekonomi Digital 

 

Ajang Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 dimanfaatkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mempromosikan upaya menutup kesenjangan ekonomi dengan memanfaatkan ekonomi digital.  

"Dalam 23 tahun yang lalu mengapa gini ratio memburuk 1% dari populasi, sekarang mendominasi 50% kekayaan global 3% 3 tahun  yang lalu 1% mendominasi 47 dari gini ratio. Semakin kita percaya bahwa ekonomi digital akan mampu menutup kesenjangan ini yang blm terlalu tertutup," ungkap Rudiantara dalam World Bank Digital Economy Roundtable: Digital Economy for All di Sigaraja I, BNDCC, Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).  

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mendorong digitalisasi sebagai solusi unuk pemerintaan akses, diungkap Menteri Rudiantara dengan lebih banyak berperan sebagai fasilitator. 

"Peranan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai fasilitator. Salah satu indikatornya adalah munculnya unicorn. Indonesia saat ini memiliki empat unicorn dari 7 unicorn yang ada di ASEAN," jelasnya.

Menteri Kominfo menegaskan peran pemerintah Indonesia tidak lagi menjadi regulator dalam mendorong ekonomi digital. "Apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Indonesia bukan, kami tidak lagi menjadi regulator hanya sedikit sekali tetapi menjadi fasilitator dan akselerator untuk ribuan start up Indonesia," tandasnya.

Menurut Rudiantara sebagai fasilitator untuk pengembangan ekonomi digital, Pemerintah Indonesia melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan akselerasi pertumbuhan start up digital. 

"Kami memiliki ribuan startup yang telah melalui proses inkubasi dan akselerasi. Target kami di tahun depan, setidaknya kami sudah memiliki 5 unicorn. Jadi itulah mengapa pemerintah bertindak sebagai match-maker, bukan hanya pemerintah, tetapi juga dengan ekosistem dengan orang-orang di dalamnya, misalnya bersama dengan pendiri unicorn itu sendiri," paparnya. 

Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan akselerasi pendanaan start up dengan mempertemukan start up potensial dengan pemodal ventura dari seluruh dunia.  "Kami selalu bekerjasama untuk menciptakan unicorn-unicorn berikutnya. Pemerintah berperan sebagai matchmaker antara startup yang telah dikurasi di Indonesia dengan investor-investor global," tambahnya.  

Semua yang upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia itu, menurut Rudiantara dapat menjadi referensi dukungan kebijakan pemerintah untuk peningkatan manfaat ekonomi digital bagi pertumbuhan ekonomi setiap negara di dunia

"Saya berpikir bahwa pemerintah harus mengubah mindset-nya. Saya tidak mengatakan indonesia sempurna atau Indonesia merupakan contoh terbaik. Namun setidaknya ini adalah sesuatu yang bisa kita bagikan kepada pihak lain. 4 unicorn start up negeri kita (Indonesia) adalah start up yang sangat luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia sangat sempurna atau contoh yang sempuna tetapi mungkin ini bisa menjadi satu pengalaman dari kami yang bisa diadopsi”, ujar Rudiantara

Optimasi teknologi digital menjadi bahasan penting ekonom dan pelaku bisnis internasional karena menjadi faktor kunci pendorong pertumbuhan ekonomi digital inklusif global. Bahkan perkembangan ekonomi digital menjadi bagian dari akselerasi akses kesempatan kerja secara lebih merata. Hal itu  didukung data dari PwC yang menyatakanpeningkatan 10% dalam skor digitalisasi suatu negara dapat mendorong pertumbuhan 0,75% PDB per kapita dan penurunan 1,02% tingkat pengangguran.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id


Berita Terkait

Siaran Pers No. 281/HM/KOMINFO/10/2018 tentang Konsultasi Publik RPM Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yang Selengkapnya

Siaran Pers No. 280/HM/KOMINFO/10/2018 tentang Penyelenggara Pos yang Mendapat Sanksi Teguran Tertulis Ketiga dan Sanksi Teguran Melalui Website Ketiga

Kementerian Kominfo melakukan publikasi Sanksi Teguran Tertulis ketiga melalui Website terhadap penyelenggara pos (daftar nama terlampir) ya Selengkapnya

Siaran Pers No. 279/HM/KOMINFO/10/2018 Tentang Buka Keran Investasi Lewat NextIcorn Digital Paradise Weekend

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Konvensi Internasional Next Indonesia Unicorn (NextIcorn): Digital Paradises Weekend. Platf Selengkapnya

Siaran Pers No. 277/HM/KOMINFO/10/2018 Tentang Klarifikasi Atas Isu Gangguan Internet Global

Sehubungan beredarnya berita/isu bahwa dalam satu atau dua hari ke depan internet global akan mengalami gangguan atau crash, dengan ini disa Selengkapnya