FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
01 02-2019

343

ASN Kominfo Harus Bisa Satukan Perbedaan Pendapat Masyarakat

Kategori Berita Kementerian | mth

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kominfo harus bisa menyatukan perbedaan pendapat dan melawan berita palsu atau hoaks. 

“Jangan larut hanya pada Pilpres, justru kita harus menjadi penyatu dari perbedaan-perbedaan. Titip ke teman-teman, kita mempunyai pilihan haknya diatur, tapi kita sebagai Kominfo harus bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan dalam artian berbentuk hoaks, berita palsu dan sebagainya,” ujar Rudiantara dalam acara internal Kominfo Next di Hall Basket Senayan Jakarta, Kamis (31/01/2019).

Pernyataan itu merupakan penutup dalam salah satu mata acara untuk memilih desain sosialisasi Pemilu 2019 yang akan dipasang di lingkungan Kementerian Kominfo. Sebelumnya, Menteri Rudiantara meminta perwakilan pegawai untuk menyampaikan alasan kenapa memilih stiker nomor satu atau nomor dua. Namun terjadi salah paham atas pertanyaan menteri sehingga menimbulkan perdebatan tersendiri di kalangan netizen. Tayangan ini dapat disaksikan dalam saluran Kemkominfo TV di situs Youtube.

Potongan video Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang bertanya pada salah satu seorang ASN Kominfo, “Yang membayar gaji ibu siapa?” menjadi viral di dunia maya. Kutipan video itu tak urung mengakibatkan kesalahpahaman publik. Setelah viral di media sosial dengan hastag #YangGajiKamuSiapa akhirnya Kominfo mengeluarkan klarifikasi lewat Siaran Pers Kemkominfo RI No. 24/HM/KOMINFO/02/2019.

Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu menjelaskan pertanyaan menteri yang berkaitan dengan pemilihan desain sosialisasi Pemilu 2019. "Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik," ungkapnya. 

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perbuatan ASN yang menunjukkan ketidaknetralan dalam kegiatan Pemilu dapat melanggar. Dalam aturan itu, dijelaskan mengeni larangan-larangan untuk ASN berkaitan dengan kegiatan Pemilu. (ibn/m)

sumber

Berita Terkait

Menkominfo Minta Generasi Muda Contoh Tokoh Perubahan Republika 2018

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta generasi muda mencontoh sumbangsih pemikiran, serta kontribusi nyata yang telah dilaku Selengkapnya

Sekjen Kominfo Dorong Perempuan Ikut Tangkal Hoaks

Dinamika era digital memicu transformasi dalam segala bidang, salah satunya kebutuhan peran perempuan Indonesia dalam menangkal penyebaran h Selengkapnya

Luncurkan Desa Digital, Menkominfo: Semua Harus Bisa Rasakan Internet!

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung Program Desa Digital di Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 600 desa berkembang dan tertinggal di Selengkapnya

Kominfo Tingkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Perangkat Telekomunikasi

Kementerian Kominfo berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi. Dalam keseharian tugas itu dilaksan Selengkapnya