FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    01 02-2019

    609

    ASN Kominfo Harus Bisa Satukan Perbedaan Pendapat Masyarakat

    KategoriBerita Kementerian | mth

    Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kominfo harus bisa menyatukan perbedaan pendapat dan melawan berita palsu atau hoaks. 

    “Jangan larut hanya pada Pilpres, justru kita harus menjadi penyatu dari perbedaan-perbedaan. Titip ke teman-teman, kita mempunyai pilihan haknya diatur, tapi kita sebagai Kominfo harus bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan dalam artian berbentuk hoaks, berita palsu dan sebagainya,” ujar Rudiantara dalam acara internal Kominfo Next di Hall Basket Senayan Jakarta, Kamis (31/01/2019).

    Pernyataan itu merupakan penutup dalam salah satu mata acara untuk memilih desain sosialisasi Pemilu 2019 yang akan dipasang di lingkungan Kementerian Kominfo. Sebelumnya, Menteri Rudiantara meminta perwakilan pegawai untuk menyampaikan alasan kenapa memilih stiker nomor satu atau nomor dua. Namun terjadi salah paham atas pertanyaan menteri sehingga menimbulkan perdebatan tersendiri di kalangan netizen. Tayangan ini dapat disaksikan dalam saluran Kemkominfo TV di situs Youtube.

    Potongan video Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang bertanya pada salah satu seorang ASN Kominfo, “Yang membayar gaji ibu siapa?” menjadi viral di dunia maya. Kutipan video itu tak urung mengakibatkan kesalahpahaman publik. Setelah viral di media sosial dengan hastag #YangGajiKamuSiapa akhirnya Kominfo mengeluarkan klarifikasi lewat Siaran Pers Kemkominfo RI No. 24/HM/KOMINFO/02/2019.

    Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu menjelaskan pertanyaan menteri yang berkaitan dengan pemilihan desain sosialisasi Pemilu 2019. "Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik," ungkapnya. 

    Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perbuatan ASN yang menunjukkan ketidaknetralan dalam kegiatan Pemilu dapat melanggar. Dalam aturan itu, dijelaskan mengeni larangan-larangan untuk ASN berkaitan dengan kegiatan Pemilu. (ibn/m)

    sumber

    Berita Terkait

    Sekjen Kominfo Ajak Gunakan Media Sosial dengan Berintegritas

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengajak generasi muda untuk berintegritas dalam menggu Selengkapnya

    Pembatasan Akses? Menkominfo Pastikan Pemerintah Lindungi Kebebasan Berekspresi

    Kebijakan Pemerintah untuk membatasi sebagian fitur media sosial pada tanggal 22 Mei 2019 kemarin masih menjadi pertanyaan sebagian warganet Selengkapnya

    Menkominfo Minta Facebook Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak platform media sosial Facebook di Indonesia untuk turut andil dalam meningkatkan lite Selengkapnya

    Sekjen Kominfo: Digitalisasi Tak Hanya untuk Chatting, Tapi Pemberdayaan dan Sosialisasi

    Untuk membumikan program digitalisasi di kalangan masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuat cyber komunikasi. Selengkapnya