FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
03 02-2019

363

Luncurkan Maskot KIP, Tingkatkan Kesiapan Keterbukaan Informasi di Indonesia

SIARAN PERS NO. 28/HM/KOMINFO/02/2019
Kategori Siaran Pers

Siaran Pers No. 28/HM/KOMINFO/02/2019

Minggu, 02 Februari 2019

Tentang

Luncurkan Maskot KIP, Tingkatkan Kesiapan Keterbukaan Informasi di Indonesia

 

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) meluncurkan maskot keterbukaan informasi publik dengan nama Mas KIP dan Mbak KIP. Maskot berbentuk sepasang boneka dengan kepala sebagai bentuk stilir gembok terbuka dengan wajah tersenyum itu menggambarkan kesiapan KI Pusat dalam menghadapai era keterbukaan informasi. Termasuk dalam menghadapi sengketa informasi berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengucapkan selamat atas pengenalan Maskot KI Pusat. Rudiantara mengaharapkan menjadi pendorong peningkatan keterbukaan informasi publik yang lebih luas di Indonesia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. 

"Semoga menjadi pemicu bagi peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang lebih luas di tanah air. Keterbukaan informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik,” ujarnya saat peluncuran maskot yang dirilis Sekretariat KI Pusat dalam gelaran KominfoNext di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta, Kamis (31/01/2019).

Peluncuran dilakukan oleh Plt. Sekretaris KI Pusat Bambang Sigit Nugroho disaksikan langsung Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Rosarita Niken Widiastuti serta seluruh pegawai Kementerian Kominfo. Maskot itu ditargetkan untuk mempermudah publik dan masyarakat luas mengenali KI Pusat sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di tanah air. 

Mas KIP bernama Saki, Mbak KIP bernama Sasi. Keduanya menjadi nama maskot yang mewakili pengambaran laki-laki dan perempuan dengan wajah berbentuk gembok terbuka. Gembok terbuka menandakan kesiapan KI Pusat memasuki era keterbukaan informasi. Sementara seragam baru yang dikenakan menunjukkan bahwa seluruh jajaran KI Pusat siap turun ke masyarakat untuk bekerja keras, ikhlas, dan profesional. Selain itu kedua maskot juga dilengkapi dengan palu, simbol komitmen KI Pusat dalam menjalankan tugas pokoknya menyelesaikan sengketa informasi publik.  

Bambang Sigit Nugroho menjelaskan maskot KI Pusat digambarkan utuh kepala dengan kemeja biru dan dasi merah. "Maksudnya bisa mempertegas kemandirian dan profesionalisme KI Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terutama saat menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi dari pemohon dan termohon di KI Pusat. Lengan kemeja yang digulung menandakan kesiapan bekerja keras, bekerja cerdas dan ikhlas," jelasnya.

Saat peluncuran, Maskot Mas KIP dan Mbak KIP turut diiringi rombongan yang mengenakan kostum profesi berbeda-beda untuk menggambarkan keragaman masyarakat pengguna Informasi Publik, seperti mahasiswa, petani, dokter, birokrat, pelajar, hingga awak media. Hal itu menandakan keterbukaan informasi yang bisa digunakan oleh setiap warga Indonesia dari beragam latar belakang profesi.

Percepat Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Serentak

Dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, KI Pusat menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. PERKI iitu merupakan penyempurnaan dari PERKI sebelumnya Nomor 1 tahun 2014, sekaligus untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik.  

Menurut Bambang Sigit Nugroho, peraturan itu mempercepat pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilu. "Jika diluar sengketa pemilu dipatok waktu permohonan informasi ke badan publik selama 10 plus 7 hari dengan masa penyelesaian sengketa 100 hari di KI Pusat dan KI Daerah maka di Perki Pemilu waktu permohonan informasi hanya 2 plus 1 hari  dan masa penyelesaian sengketa cukup 14 hari saja," jelasnya. 

Sebelumnya pada akhir November 2018 lalu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat, Arif Adi Kuswardono, menjelaskan ada beberapa aturan tambahan yang dimasukkan dalam Perki 2018 tersebut, termasuk percepatan jangka waktu menjawab pemohon yang awalnya 16 hari menjadi 14 hari. Selain itu Perki 2018 ini lebih rinci menjelaskan klasifikasi informasi, termasuk hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.  

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Berita Terkait

Siaran Pers No. 89/HM/KOMINFO/04/2019 Tentang Pencabutan 88 Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Menggunakan Laporan Hasil Uji Palsu

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan dukungan kepada industri dengan menyederhanakan dan mempercepat proses sertifikasi m Selengkapnya

Siaran Pers No. 88/HM/KOMINFO/04/2019 Tentang Konsultasi Publik RPM Kominfo mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Pengakuan Balai Uji Luar Negeri

Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Selengkapnya

Siaran Pers No. 87/HM/KOMINFO/04/2019 Tentang Kominfo Dukung Penuh Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengapresiasi atas pelaksanaan pemungutan suara dalam rangkaian Pemilu Serentak 2019. Direktur Jender Selengkapnya

Siaran Pers No. 86/HM/KOMINFO/04/2019 tentang Pendaftaran 25.000 Beasiswa Digital Talent Scholarship 2019 Dibuka

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka pendaftaran bagi calon penerima 25.000 beasiswa program pendidikan tanpa gelar Digital Talent Selengkapnya