Ketika Mendapat Informasi Hoaks, Ini yang Perlu Dilakukan...

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berupaya menangani persoalan hoaks yang intensitasnya terus meningkat terutama jelang Pilpres 2019. Sejumlah perangkat disiapkan untuk memberikan jawaban kepada masyarakat ketika ragu terhadap suatu informasi hoaks atau tidaknya.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi Gun Gun Siswandi mengakui berdasarkan pemantauan, tren jelang Pilpres intensitas hoaks atau berita cenderung semakin meningkat.  Sehingga masyarakat perlu diedukasi untuk memahamkan perbedaan informasi yang hoaks dan tidak. Jangan sampai salah satu masyarakat yang tidak paham kemudian menyebarkan informasi hoaks tersebut kepada warga lainnya.  Ia berharap sebagian masyarakat sudah memiliki kiat dalam menghadapi ketika mendapatkan informasi hoaks.

Jika masyarakat ragu ketika mndapatkan informasi hoaks, maka bisa mengakses stophoax.id. Web ini mampu menjembatani masyarakat untuk mengetahui suatu informasi hoaks atau tidak dengan memasukkan sejumlah kata kunci. Berdasarkan data Kemenkominfo, pada oktober 2018 setidaknya ada sekitar seribu informasi hoaks yang tersebar di dunia maya. Kemenkominfo juga memblokir sekitar 20 akun medsos yang menyebarkan informasi bohong.

“Kalau misalnya masyarakat ragu dengan suatu informasi hoaks atau bukan, silahkan mengakses stophoax.id di sana nanti disampaikan jawaban informasi hoaks atau bukan. Kalau menemukan konten negatif silahkan adukan ke aduankonten.id,” terang Gun Gun dalam Diskusi Publik Peluang dan Tantangan Road Map Digital Indonesia Making 4.0 di Yogyakarta, Jumat (2/3/2019).

Pihaknya membuat sejumlah strategi untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak mudah terkontaminasi hoaks terutama jelang Pilpres 2019. Antara lain melakukan literasi dan edukasi agar masyarakat memiliki kemampuan membedakan antara informasi hoaks dan tidak. Selain itu mendorong komunitas atau masyarakat supaya memiliki kemauan dan kerja sama untuk memberikan literasi kepada masyarakat atau kelompok lainnya.

“Selain dua langkah itu, perlu juga penegakan hukum, kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan. Ini bertumpu pada literasi dan edukasi sehingga masyarakat memiliki kemampuan memilih,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, salah satu yang mendesak dibutuhkan di Indonesia saat ini adalah UU perlindungan data pribadi. Oleh karena itu pihaknya mendesak pemerintah segera mengajukan RUU tersebut ke DPR agar segera bisa dibahas. Sehingga ke depan ada jaminan perlindungan data pribadi oleh pemerintah mengingat saat ini transaksi online juga terus meningkat.

“Kalau tanpa ada perlindungan, nanti seperti hutan belantara, siapa saja bisa masuk melalui online dan dikhawatirkan adalah pencurian data, khawatirnya lagi dipakainya data itu untuk kepentingan adu domba, ini sangat bahaya,” ucap politikus PKS ini.

Mengingat di dunia maya saat ini tidak hanya informasi hoaks saja yang terus berkembang namun juga pencurian data, bahkan mengarah ke perang di dunia maya. “Bahkan mendesak juga dibentuk semacam cyber army patriotis Indonesia, karena ancaman cyber saat ini semakin nyata. Tampaknya ke depan perlu akademi angkatan cyber misalnya , jadi bukan hanya darat, laut dan udara saja tetapi juga cyber,” kata legislator yang juga membidangi pertahanan ini.

Sumber berita : Harianjogja.com(02/03/19)

Sunartono