FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    21 05-2019

    447

    Penetapan KPU Sah Sesuai UU Pemilu

    KategoriBerita Pemerintahan | mth
    Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (19/5/2019). - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan penetapan hasil Pemilu Serentak tahun 2019 yang ditetapkan melalui Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU pada Selasa (21/05/2019) sah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum. Ia pun meminta semua pihak, baik itu peserta Pemilu maupun masyarakat menghormati hasil penetapan tersebut.

    “Penetapan yang dilakukan KPU sah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, semua pihak harus hormati itu,” kata Tjahjo di Jakarta (21/05/2019).

    Menanggapi peserta Pemilu yang memberikan pernyataan sikap akan menolak dan enggan memberikan tanda tangan pada  hasil perhitungan suara Pilpres 2019 maupun Pileg 2019 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal tersebut  diatur pada Pasal 408 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu, yang hadir, tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatanganinya”.

    Sementara itu Pasal 408 ayat  4 (empat) pada Undang-Undang yang sama disebutkan “Dalam hal anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.”

    Berita Terkait

    Presiden: Keutuhan NKRI adalah Segala-galanya

    Presiden Joko Widodo menegaskan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah segala-galanya. Jangan sampai dikorbankan yang na Selengkapnya

    Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Lebih Mudah dengan e-Signature

    Mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri kini tak perlu repot untuk menyetarakan ijazah mereka. Kementerian Riset, Teknologi, dan P Selengkapnya

    Pemerintah Buka Peluang Revisi UU ITE

    Menanggapi banyaknya harapan sejumlah pihak terkait kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly Selengkapnya

    Pembangunan PLTSa di Empat Kota Selesai Tahun Ini

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakinkan, pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 4 (empat) dari 12 (du Selengkapnya