FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
21 05-2019

287

Penetapan KPU Sah Sesuai UU Pemilu

Kategori Berita Pemerintahan | mth
Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (19/5/2019). - (antarafoto)

Jakarta, Kominfo - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan penetapan hasil Pemilu Serentak tahun 2019 yang ditetapkan melalui Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU pada Selasa (21/05/2019) sah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum. Ia pun meminta semua pihak, baik itu peserta Pemilu maupun masyarakat menghormati hasil penetapan tersebut.

“Penetapan yang dilakukan KPU sah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, semua pihak harus hormati itu,” kata Tjahjo di Jakarta (21/05/2019).

Menanggapi peserta Pemilu yang memberikan pernyataan sikap akan menolak dan enggan memberikan tanda tangan pada  hasil perhitungan suara Pilpres 2019 maupun Pileg 2019 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal tersebut  diatur pada Pasal 408 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu, yang hadir, tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatanganinya”.

Sementara itu Pasal 408 ayat  4 (empat) pada Undang-Undang yang sama disebutkan “Dalam hal anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.”

Berita Terkait

Kementerian PUPR Evaluasi Desain ‘Rest Area’ di Jalan Tol

Berdasarkan evaluasi arus mudik dan balik Lebaran Tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana akan mengupay Selengkapnya

16 Kementerian dan Lembaga Bahas Evaluasi UU Pemda

Menurut Plt. Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, Evaluasi pelaksanaan UU Pemda perlu dilakukan karena masih banyak tumpang tindih peraturan p Selengkapnya

Pemerintah Akan Konsolidasikan Semua Lembaga Riset

Presiden Joko Widodo mengemukakan, pemerintah akan mengkonsolidasikan seluruh lembaga riset agar visi dan arah riset Indonesia ke depan sema Selengkapnya

Presiden Tetapkan 17 April Jadi Hari Libur Nasional

Presiden Joko Widodo menetapkan hari Rabu, tanggal 17 April 2019, waktu pelaksanaan Pemillihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagai hari libur n Selengkapnya