FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 08-2019

    777

    Pemerintah Pertimbangkan Kebijakan Tax Amnesty Jilid II

    Kategori Berita Pemerintahan | Viska

    Jakarta, Kominfo -  Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan paket kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty jilid II menyusul pelaksanaan program Tax Amnesty jilid I yang dilakukan pada Juli 2016 hingga Desember 2017 lalu.

    “Sekarang kami timbang dulu semuanya. Kami akan lihat situasi yang memungkinkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada acara Kadin Talks yang dipandu oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, di Kadin Lounge, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

    Pertimbangan untuk melaksanakan Tax Amnesty jilid II, menurut Menkeu, didasari pertimbangan banyaknya pengusaha yang mengaku menyesal karena tidak memanfaatkan program pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah 3 (tiga) tahun lalu.

    “Mereka meminta pemerintah menggelar tax amnesty lagi,” ujar Sri Mulyani.

    Menkeu menjelaskan, pelaksanaan Tax Amnesty jilid II harus dilaksanakan secara matang mengingat partisipasi pada pelaksanaan Tax Amnesty jilid I lalu sangat rendah, yaitu hanya 1 juta Wajik Pajak (WP), sangat jauh dari ekspektasi pemerintah sehingga pemasukan negara tidak banyak.

    Menurut Menkeu, pada program tax amnesty pertama persiapan pemerintah masih kurang, seperti data yang tidak lengkap, dan belum ada sistem keterbukaan dan pertukaran informasi.

    “Dulu saya belum tahu persis data-data mereka (Wajib Pajak), kalau sekarang ada Automatic Exchange of Information (AEoI),” ungkap Sri Mulyani.

    Dengan adanya pelaksanaan sistem keterbukaan informasi dan pertukaran informasi yang bekerja sama dengan 90 negara, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, saat ini pemerintah bisa dengan mudah melacak informasi aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

    Mesin Pertumbuhan

    Dalam acara Kadin Talks itu, Menkeu Sri Mulyani menceritakan banyaknya masukan dari pengusaha mengenai tarif pajak. Ia menegaskan, bahwa pengusaha adalah partner kerja pemerintah dan diharapkan pengusaha juga tidak melihat pemerintah sebagai pengganggu kemajuan usaha.

    Menkeu pun sempat mengungkapkan mengenai formula pajak yang sedang digodog terkait pajak dividen usaha. Baginya pengusaha adalah mesin pertumbuhan (engine of growth). Oleh karena itu, pemerintah akan terus berusaha memikirkan upaya agar pengusaha dapat terus meningkatkan investasinya.

    “Kita ingin bekerja sama dengan pengusaha yang kredibel, yang ingin memajukan usahanya tetapi juga memajukan ekonomi Indonesia,” sambung Menkeu. 

    Berita Terkait

    Revolusi Mental Lewat Perbaikan Konsep Pendidikan dan Moderasi Agama

    Sekretaris Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida menga Selengkapnya

    Wapres: Implementasikan Kebijakan Satu Pintu UMKM dan Koperasi

    Konsolidasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus segera dilaksanakan agar pendataan serta pemberdayaannya fokus pada sat Selengkapnya

    Presiden: Buka Lapangan Kerja Sebanyak-Banyaknya

    Kawasan Industri Terpadu Batang dikembangkan selain untuk menjadi tumpuan industri di Indonesia, juga memberi kesempatan kerja bagi masyarak Selengkapnya

    Transformasi Digital Percepat Pengembangan UMKM Indonesia

    Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mempercepat Transformasi Digital. Pasalnya, selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Ber Selengkapnya