FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    17 09-2019

    108

    Lompatan Katak untuk Pemerataan Infrastruktur TIK Indonesia

    Kategori Artikel | mth
    - (DPS)

    Pemerintah mengambil langkah lompatan kebijakan (leap frog) untuk menggenjot pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, terutama di kawasan perbatasan.

    Pembangunan konektivitas telekomunikasi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Bukan tanpa alasan, keberadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi pemungkin pertumbuhan ekonomi dan sosial Indonesia.

    "Kita semua tahu bahwa ICT Infrastructure ini menjadi modal perkembangan, pertumbuhan ekonomi, sosial, maupun matra lainnya di Indonesia. Jadi kalau kita tidak fokus mengembangkan ICT, kita tidak berpikir 10 tahun kedepan, kalau kita tidak berpikir 20 tahun ke depan, dan kita akan mengalami hal yang sama dari tahun ke tahun," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (16/09/2019).

    Sejak tahun 2005, Pemerintah telah memberikan perhatian khusus untuk pembangunan konektivitas telekomunikasi. Ketika itu, Proyek Palapa Ring digagas untuk menyatukan Indonesia melalui akses telekomunikasi.  Upaya itu dipercepat melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Rencana Pita Lebar Tahun 2014-2019. Pemerintah berupaya mengikis kesenjangan akses telekomunikasi dan internet di seluruh pelosok Indonesia.

    "Betul kita punya Palapa Ring, itu baru selesai tapi Palapa Ring itu kan sebetulnya konsepnya dari tahun 2005 bukan konsep yang baru, hanya eksekusinya yang baru dilakukan mulai tahun 2015,” ungkap Rudiantara.

     

    Kejar Ketertinggalan

    Masalah pemerataan infrastruktur bukan satu-satunya pekerjaan rumah Pemerintah.  Berdasarkan data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia dari Badan Pusat Statistik, IP-TIK Indonesia tahun 2017 sebesar 4,99, meningkat dibanding IP-TIK tahun 2016 sebesar 4,34. Namun, ada persoalan nyata: kesenjangan antarwilayah.

    Meskipun IP-TIK level provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Data BPS menunjukkan bahwa provinsi dengan IP-TIK tertinggi pada tahun 2017 adalah DKI Jakarta, yaitu 7,61. Sedangkan provinsi dengan IP-TIK terendah adalah Papua, yaitu 2,95.

    "Kalau kita bicara hanya Jakarta, kalau kita hanya bicara Jawa, itu infrastruktur ICT tidak menjadi masalah tapi pada saat kita bicara tentang Indonesia tantangan kita menjadi berbeda,” ungkap Chief RA, panggilan akrab Rudiantara.

    Dalam konteks global, untuk menuju Government 4.0, Indonesia memang lebih bagus dibanding Paraguay, kemudian Mesir, Libya, Myanmar, Sudan. Namun tetap masih di bawah Thailand dan di bawah negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

    “Di ASEAN pun kita bukan nomor 1 dalam hal ICT Index. Nomor satu Singapura, Malaysia Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Bukan hanya infrastruktur saja, tapi juga pendidikan dan banyak lagi yang mengakibatkan ICT Index itu kita tahun 2016 berjumlah 114, tahun 2017 sebanyak 111. Namun tetap saja kita menjadi nomor 5 di ASEAN. Ini yang ingin kami kejar sebetulnya,” jelas Rudiantara.

    Menurut Chief RA, negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dapat membangun infrastruktur lebih mudah karena negara daratan.  “Istilahnya narik kabel itu lebih mudah. Kalau kita harus menyeberang lautan dan lain sebagainya,” jelasnya.

    Meskipun demikian, Indonesia berupaya mengejar ketertinggalan itu dengan melakukan terobosan. “Kita harus melakukan Leapfrog. Karena kalau tidak kita akan selalu tertinggal,” tandasnya.

     

    Beda Cara

    Menteri Kominfo mengakui salah satu tantangan pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia adalah karena kondisi sebagai negara kepulauan. “Kita bicara di ASEAN saja ICT Infrastructure index kita bukan nomor 1, mengapa? Karena tantangan kita, negara kita adalah negara kepulauan," ujarnya.

    Oleh karena itu, menurut Menteri Kominfo, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang berbeda.

    "Jadi cara membangun infrastrukturnya tentu berbeda dengan negara tetangga. Negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, itu mereka membangun akan lebih mudah karena mereka negara daratan, istilahnya narik kabel itu lebih mudah kalau kita harus menyeberang lautan dan lain sebagainya," jelasya.

    Secara khusus, Menteri Rudiantara menyatakan bahwa langkah yang diambil Pemeritah menekankan pada dua strategi.  "Satu sebetulnya dorong operator. Artinya korporasi, mereka fokusnya adalah di daerah yang dianggap secara keuangan atau secara bisnis feasible. Namun, mereka harus memberi kontribusi untuk daerah yang tidak dianggap visible melalui namanya dana KPU atau Kewajiban Pelayanan Umum atau kita kenal namanya Universal Service Obligation (USO)," jelasnya.

    Hal kedua yang bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Mengacu kepada undang-undang fokus dari pada belanja pemerintah ke pendidikan dan kesehatan. Nah, kita pun dari sisi infrastruktur ICT itu mendekati pendekatan 20% pendidikan dan 5% kesehatan karena dua sektor itu menjadi prioritas," ungkapnya.

     

    Lompatan Kebijakan

    Lompatan kebijakan telah diambil Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dua proyek yang ada di Kementerian Kominfo yaitu Jaringan tulang punggung internet cepat Palapa Ring dan Satelit Multifungsi Satelit Indonesia Raya (SATRIA).

    Palapa Ring merupakan bangunan tol informasi dalam bentuk serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi broadband (pita lebar), Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur.

    Selain menghubungkan seluruh Indonesia dalam jaringan telekomunikasi, pembangunan Palapa Ring ditujukan untuk mengikis kesenjangan layanan telekomunikasi antara di Pulau Jawa dengan daerah lain di Indonesia.

    “Alhamdulillah, Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur sudah selesai bangunannya dan sudah beroperasi," jelas Rudiantara.

    Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Pembiayaan yang diterapkan dengan skema availability payment, memungkinkan pemerintah memulai pembayaran penggantian modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi. Pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) untuk operasional Palapa Ring. Dana USO merupakan dana kontribusi perusahaan telekomunikasi dengan bobot 1,25% setiap kuartalnya.

    Setelah semua proyek Palapa Ring ini selesai, Menteri Kominfo mengharapkan seluruh daerah di peloso Indonesia dapat terhubung dengan akses internet, sehingga tidak ada lagi kesenjangan akses internet di Indonesia. “Melalui Palapa Ring, semua daerah di seluruh Indonesia dapat terhubung dengan jaringan internet cepat,” harapnya.

    Menteri Kominfo mengharapkan ke depan akan ada peningkatan kapasitas layanan. Pasalnya kebutuhan nanti tidak hanya untuk sektor pemerintahan, melainkan kesehatan dan pendidikan. “Jadi kita masih betul-betul harus membangun. Nanti kita harus masuk lagi ke pada satelit berikutnya yang kapasitas jauh lebih besar, satelit berikutnya lagi yang kapasitasnya jauh lebih besar lagi, sehingga yang namanya broadband itu betul-betul dalam waktu, katakan 7 tahun (paling lama 10 tahun) itu sudah bisa mengkoneksikan semua sekolah dan sudah mengkoneksikan semua yang namanya Puskesmas dan sudah mengoneksikan semua kantor desa,” harapnya.

    Tentu, semua dibutuhkan lompatan untuk membangun infrastruktur dengan kapasitas yang lebih besar. “Kita harus membangun secara leapfrog, tidak bisa lagi satu-satu, artinya teknologi ini besok teknologi apa yang beriringan. Kita harus berani mengambil keputusan untuk melakukan leapfrog untuk menyediakan kebutuhan dari negara ini. Satu dan lain cara negara ini kebutuhannya akan akses internet itu harus dipenuhi,” tandas Rudiantara.

    Menurut Rudiantara dalam Perpres proyek strategis nasional ada pengadaan satelit. “Satelitnya pun leapfrog bukan satelit komunikasi yang digunakan oleh operator sekarang, satelitnya satelit khusus untuk internet kecepatan tinggi karena kita melihatnya forward-looking itu kita tidak bicara lagi istilahnya circuit switch tapi kita bicaranya nanti kepada internet protocol jadi semua serba internet, internet, internet," jelas Rudiantara. 

    Menurut Rudiantara, satelit yang dibangun ini memiliki kapasitas 150 GB. “Ini high throughput satelite atau satelit dengan kecepatan tinggi. Ini yang paling besar di Asia untuk HTS, saat ini. Kalau kita bicaranya 5 tahun lagi, kita bicaranya 10 tahun lagi, ini ukurannya kecil dan kebutuhan yang lebih besar,” ungkapnya.

    Misi pemerintah untuk menyatukan Indonesia melalui internet, menurut Menteri Kominfo bisa dicapai pada tahun 2020. “Impian untuk menyatukan Indonesia lewat internet bukan lagi impian. Saya yakin Indonesia aka merdeka internet tahun 2020,” kata Rudiantara.

    Ditulis dari Laporan Yusuf

    Berita Terkait

    Lebih Dekat dengan BAKTI, Penyedia Infrastruktur Telekomunikasi Wilayah 3T

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau lebih akrab dikenal dengan sebutan BAKTI merupakan salah satu lembaga dibawah naungan Selengkapnya

    Ini Daftar Terbaru Layanan Satelit Penuhi Syarat di Indonesia

    Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merilis daftar terbaru sateli Selengkapnya