FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    07 11-2019

    98

    Harus Ciptakan Lapangan Kerja, Presiden: Pembangunan Infrastruktur Jangan Gunakan Barang Impor

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa pembangunan infrastruktur harus menciptakan lapangan kerja, dan menyerap produk-produk dalam negeri. “Ini saya ingatkan, jangan sampai pembangunan infrastruktur terlalu banyak menggunakan barang-barang import dan meninggalkan kelas UKM (Usaha Kecil Menengah) kita,” kata Presiden dalam Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019, di Indoor Hall B JI-Expo Kemayoran, Rabu (6/11/2019) siang.

    Kepala Negara meminta agar para pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi mengajak mereka (pengusaha UKM, red) bekerja dalam pembangunan ini, juga meningkatkan kualitas penggunanya dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. “Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius, agar pembangunan infrastruktur besar-besaran ini mendongkrak industrialisasi dalam negeri. jadi ngefeknya pada pembangunan industrialisasi di dalam negeri kita,” tegas Kepala Negara.

    Pemerintah, lanjut Presiden, menyediakan alat berat produksi dalam negeri, kebutuhan baja produk dalam negeri dan berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya dari dalam negeri. Sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan kita.

    BUMN Jangan Ambil Semua

    Dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan, keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur pada akhirnya pasti terkait dengan kesiapan pendanaan. Tidak mungkin semua infrastruktur yang kita mau bangun bergantung pada APBN. Oleh karena itu, harus mencari pendanaan kreatif seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah).

    Untuk daerah-daerah yang Internal  Rate  of Return (IRR) nya rendah, menurut Presiden, biar pemerintah yang menangani. Karena ini biasanya swasta tidak mau menyentuhnya. “Selalu saya sampaikan, tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta dulu, kalau swasta nggak mau, silakan BUMN mengerjakan, terutama yang internal rate of return nya rendah karena ada suntikan payment. Kalau BUMN nggak mau dikerjakan oleh pemerintah,” jelas Presiden.

    Presiden mengingatkan juga agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangan ambil semuanya. Berikan ruang bagi swasta termasuk para pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini. “Ini selalu banyak sekali kontraktor lokal provinsi, kabupaten/kota berkeluh kesah kepada saya, “pak kok semuanya diambil BUMN?”. Saya sudah perintahkan ini, tidak sekali dua kali. Dan saya harapkan 5 tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang yang sebesar-besarnya,” tegas Presiden seraya menyampaikan keyakinannya,  dengan semangat kolaboratif kita akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur ini.

    Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monarfa, dan Ketua KADIN Rosan Roeslano.

    Sumber 

    Berita Terkait

    Tingkatkan Ekspor Tekstil, Presiden: Kita Sudah Mulai Siapkan ‘Apparel Park’

    Setelah September lalu sempat bertemu, Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosia Selengkapnya

    Mendagri: Kesehatan Jadi Ukuran Keberhasilan Pembangunan

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut masalah kesehatan dan penanganannya merupakan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Sebab, pe Selengkapnya

    Persiapan Pembangunan Ibukota Baru, Target Awal Tahun 2021 Dimulai

    Pemerintah sedang mematangkan segala perencanaan Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota baru. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordi Selengkapnya

    Masuk Prolegnas 2020, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sederhanakan Perizinan dan Investasi

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, rapat terbatas yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019) sian Selengkapnya