FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    13 11-2019

    357

    Inilah Kriteria Pelanggaran Yang Dapat Diadukan Melalui Portal Aduan ASN

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Sebanyak 11 kementerian/lembaga (K/L) telah berkomitmen menangani radikalisme ASN ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

    Penandatanganan SKB dilakukan oleh Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Mohamad Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto.

    Selain itu juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) A. Adang Supriyadi, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto.

    Penandatanganan SKB ini adalah bagian dari tindak lanjut atas pertemuan-pertemuan sebelumnya antar instansi pemerintah yang membahas terkait ASN yang terpapar radikalisme. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan joint taskforce dan pembangunan portal Aduan ASN.

    Berikut kriteria pelanggaran yang dapat diadukan melalui Portal Aduan AS:

    1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 
    2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan. 
    3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan sejenisnya). 
    4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
    5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial. 
    6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 
    7. Mengikuti ata menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 
    8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaiimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial. 
    9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 
    10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial. 
    11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN. 

    Berita Terkait

    Tahun 2020 Target Pengalihan Jabatan Struktural ke Fungsional Selesai

    Perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah tidak sekadar wacana, Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Selengkapnya

    Jadi Percontohan Instansi Lain, Presiden Tinjau Pelaksanaan ‘Integrated Digital Work’ di Bappenas

    Presiden Joko Widod meninjau langsung pelaksanaan Integrated Digital Work (IDW) yang telah dilaksanakan sejak awal Januari 2020 di Ruang Rap Selengkapnya

    Pupuk Toleransi, Atasi Radikalisme Melalui Pendidikan

    Paham radikalisme berpotensi menyebabkan sikap intoleransi yang akan menimbulkan konflik. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapr Selengkapnya

    Media Pegang Peran Penting Untuk Mempengaruhi Masyarakat

    Selain berperan menyebarkan informasi ternyata media massa juga dapat mempengaruhi masyarakat yang berdampak pada perubahan cara berpikir, g Selengkapnya